BOGOR — Pemerintah berencana menggelontorkan dana sebesar Rp 21 triliun untuk membiayai program beras sejahtera (Rastra). Karena melibatkan dana cukup banyak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta agar Rastra selalu dicek dan dievaluasi.

Memberikan pengantar pada Rapat Terbatas dengan topik Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Sejahtera dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12) pagi, presiden mengemukakan bahwa, Rastra akan diarahkan ke 15 juta warga.

Rilis Humas Sekretariat Negara menyebut, menurut presiden, jika beras yang diterima seorang penerima dapat dinikmati oleh empat warga, maka Rastra memengaruhi kesejahteraan 60 juta warga negara.

Kepala negara menekankan agar penyaluran Rastra selalu dicek dan dievaluasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Jangan sampai energi pemerintah habis karena hal-hal kecil yang dampaknya juga kecil,” kata presiden.

Kepala negara juga mengingatkan, pada Maret mendatang diadakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk menghitung angka kemiskinan. Dalam Susenas akan dilontarkan pertanyaan, apakah warga telah menerima Rastra.

“Karena itu saya minta jangan sampai seperti tahun ini ada keterlambatan,” cetus presiden.

Kepala negara berharap agar Menko PMK dapat melaksanakan koordinasi agar Rastra betul-betul tiba di tangan penerima manfaat dan tidak terlambat sehari pun.

Rapat terbatas dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Khofifah Indar Pariwansa, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan pejabat lainnya. (kn)