JAKARTA — Meski dinilai bagus namun program BBM satu harga tidak boleh membebani Pertamina. Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulana Saragih, mengatakan bahwa setiap tahun anggaran program itu dibebankan ke Pertamina.

“Harus ada solusi terbaik atas persoalan ini, sehingga dengan begitu banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pertamina, hasilnya bisa sampai pada sasaran,” tandas Eni dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Dirut PT Pertamina di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

“Pertamina harus sehat, bagus, dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya,” lanjutnya.

Menurut Eni, jika biaya BBM satu harga tetap dibebankan kepada Pertamina maka hal itu tidak adil. Sebab untuk menyukseskan program itu Pertamina harus mengeluarkan banyak biaya dalam penugasan.

“Bayangkan kalau 150 titik yang direncanakan sudah selesai, berarti diperlukan biaya sebesar 3 triliun setiap tahun untuk mengoperasikan program BBM satu harga,” papar Eni.

Sementara, berdasarkan amatannya langsung di lapangan, Eni mengatakan bahwa BBM satu harga baru tiba di tingkat pengecer, belum diterima masyarakat.

“Beberapa kali saya turun ke lapangan, tepatnya dimana titik-titik yang menjadi sasaran Pertamina untuk melakukan program itu, dan ternyata baru sampai pada tingkat pengecer saja, belum sampai ke masyarakat. Lantas bagaimana dengan begitu banyaknya uang yang telah dikeluarkan oleh Pertamina, tetapi programnya cuma sampai tingkat pengecer saja,” pungkas Eni. (kn)