Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengantar surat presiden tentang pencalonan Hadi Tjahjanto itu kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12) pagi.

“Surat saya terima dan diserahkan langsung ke Plt Sekjen DPR, Ibu Damayanti, untuk kita proses. Kebetulan hari ini kita akan menyelenggarakan Rapim, nanti siang rencananya, diharapkan juga ada Bamus untuk membahas beberapa agenda termasuk untuk Prolegnas dan beberapa agenda lain,” tutur Fadli Zon kepada wartawan.

Dia mengatakan selanjutnya akan mengkoordinasikan surat dari presiden itu dengan pimpinan Komisi I serta fraksi-fraksi.

Lulus tahun 1986

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, lahir di Malang, Jawa Timur, pada 8 November 1963. Ia lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987.

Sebelum menjabat sebagai KSAU, Hadi Tjahjanto pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden 2015-2016, Irjen Kementerian Pertahanan (2016-2017). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden, pada 18 Januari 2017 ia mendapat amanat jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Hak prerogatif

Mengenai pemilihan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI, Fadli Zon mengemukakan, hal itu adalah hak prerogatif presiden. Ketentuan dalam Undang-Undang hanya mengatur, calon Panglima TNI harus pernah menjadi Kepala Staf dan jenderal bintang 4 (empat).

“Jadi terserah pernah jadi KSAD, KSAU, KSAL, itu terserah prerogatifnya presiden,” kata Fadli.

Dia menjelaskan, mekanisme yang akan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni setiap surat dari Presiden akan dibacakan dalam Rapat Paripurna. Kemudian penugasannya akan diserahkan kepada Komisi terkait, dalam hal ini Komisi I.

“Selanjutnya Komisi I akan melakukan fit and propertest. Setelah selesai, jika disetujui maka bisa diambil keputusan dalam Rapat Paripurna. Kemudian diserahkan kembali kepada Presiden,” pungkasnya. (kn)