BEKASI — Peningkatan mutu guru perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan. Namun hal itu harus dilakukan sesuai kemampuan negara.

Presiden berjanji akan melaksanakan UU Guru dan Dosen dengan baik, mendorong sertifikasi, dan tidak menghentikan tunjangan profesi guru.

Hal-hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), merespons permohonan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam sambutan awal acara puncak Peringatan Hari Guru Nasional ke-72 di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Sabtu (2/12).

“Saya percaya peningkatan mutu guru perlu dibarengi dengan kebaikan kesejahteraan yang tentu harus disesuaikan dengan kemampuan negara. Karena itu, saya mohon agar persoalan sertifikasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tunjangan profesi bagi guru yang telah disertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah,” ujar presiden.

Lebih lanjut, presiden juga menegaskan akan mengecek dan mengontrol semua yang dijanjikannya. Presiden juga menekankan bahwa tidak ingin lagi mendengar keluhan proses pencairan dan keterlambatan tunjangan profesi karena negara telah mengalokasikan anggaran untuk itu.

“Yang kedua, tugas guru adalah mendidik dengan sebaik-baiknya terhadap siswa-siswanya. Seharusnya tugas guru lebih banyak bersama peserta didik agar terjadi proses pendidikan yang berkualitas,” tambah Jokowi.

Presiden juga mengatakan, berbagai urusan administrasi yang dikeluhkan guru berkaitan dengan kenaikan pangkat, sertifikasi, pencairan tunjangan profesi, inpassing bagi guru swasta dan yang lain-lainnya, seharusnya dapat disederhanakan. Menurut presiden, pengurusan administrasi seharusnya tidak lagi ruwet, tapi lebih sederhana.

“Ini saya titip kepada Mendikbud, kepada Menpan, kepada Gubernur, kepada Bupati, kepada Walikota, jika pelayanan publik sekarang sudah jauh lebih baik, terbuka dan transparan, saya harap sistem layanan tata kelola guru pusat dan daerah juga bisa lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien,” tambah presiden.

Ketiga, sambung Presiden Jokowi, kekurangan guru akan diisi secara bertahap sesuai kemampuan pemerintah dengan mengedepankan meritokrasi.

“Guru-guru yang telah mengabdi lama sepanjang memiliki kualifikasi dan kompetensi, akan diberikan kesempatan terlebih dahulu, jangan ditutup kesempatan mereka. Sedangkan guru-guru 3T, guru yang berada pada posisi terdepan, terluar, tertinggal, yang telah mengabdi puluhan tahun, yang memiliki kompetensi dan kualifikasi, harus diberikan prioritas,” jelas Presiden Jokowi.

Pemerintah, menurut presiden, tidak akan meninggalkan para guru yang telah mengabdi dengan gigih. “Kita harus sabar dan yakin untuk bersama-sama membangun negeri ini. Ada banyak ruang untuk membantu guru. Seperti melalui bantuan BOS dari waktu-waktu akan diperbaiki jumlah, maupun kualitas dan lain-lainnya,” tuturnya.

Kepala Negara juga meminta agar Kemdikbud, Kemenpan, BKN, dan Pemda melakukan rapat koordinasi untuk memastikan pengisian kekurangan guru bisa dilakukan dengan baik tanpa meninggalkan kesempatan bagi guru tidak tetap.

Di bagian akhir sambutan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kesadaran untuk maju demi masa depan bangsa sangat ditentukan oleh dunia pendidikan dan guru.

“Oleh karena itu, saya menitipkan masa depan bangsa ini kepada abdi negara agar mengurus pendidikan secara benar serta komitmen guru untuk memberikan yang terbaik dalam melaksanakan pengabdian bagi anak didik kita, generasi penerus kita dan penentu masa depan kita,” pungkas presiden.

Aspirasi PGRI

Sebelumnya, Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, dalam sambutan menyampaikan harapan agar Presiden Jokowi mendengar suara guru, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Ia menambahkan bahwa masalah administrasi, kesejahteraan, dan pengisian guru untuk daerah terdepan, terluar, serta tertinggal menjadi perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi.

“PGRI secara konsisten memperjuangkan aspirasi anggota yang kami suarakan dengan cara-cara yang mengedepankan nilai-nilai kesantuan, etika, dan dialog melalui pemikiran yang rasional berbasis data,” ungkap Unifah.

Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy, KSP Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (kn)