JAKARTA — Pimpinan DPR RI mendukung rencana aksi damai Reuni 212 pada tanggal 2 Desember besok, dan berjanji untuk menghadiri kegiatan tersebut.

“Ini adalah kegiatan damai dan merupakan kegiatan keagamaan, serta dari pemerintah Jakarta juga sudah membuka Monas untuk acara seperti itu, kegiatan ini harus diamankan dan harus dijaga sehingga tidak ada yang provokasi karena saya yakin acara ini akan berjalan dengan sangat damai seperti aksi tahun lalu,” tutur Fadli Zon saat menerima audiensi ulama se-DKI Jakarta, di Gedung DPR RI, Kamis, (30/11).

Para Ulama mendatangi kantor DPR RI untuk menyampaikan informasi tentang rencana aksi sekaligus mengundang para Pimpinan dan Anggota DPR untuk menghadiri Kongres Nasional Alumni 212 di PPH Cempaka Putih dan Reuni 212 yang digelar di area Monumen Nasional.

Pada kesempatan itu, Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath menyampaikan mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin kegiatan reuni akbar tersebut. “Kendala yang dihadapi kita antara lain pembatalan sepihak dari gedung Asrama Haji Pondok Gede dengan alasan genset terendam banjir, hingga isu acara 212 didanai oleh partai politik tertentu dan masalah terhambatnya izin keramaian dari aparat kepolisian,” paparnya.

Menurut Al Khaththath, reuni bukan hanya sekedar aksi atau demo, tetapi juga salat tahajud, subuh berjamaah, serta nasehat agama dari para ulama.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengajak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghadiri rangkaian acara.

Pihaknya juga menyangkal keras bahwa kegiatan Reuni 212 dibiayai oleh partai tertentu. “Saya mengklarifikasi pemberitaan di media yang menyatakan kami dibiayai oleh salah satu partai untuk menyelanggarakan Kongres 212, dibiayai dari mana? Lunasin gedung BPH Cempaka Putih saja memakai jaminan BPKB mobil dari salah satu pengurus,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan menghambat aksi damai tersebut. “Ini sebuah trauma yang dialami oleh pemerintah Joko Widodo padahal acara ini merupakan aksi damai dan berisikan kegiatan positif,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak menghambat aspirasi masyarakat yang ingin menyelenggarakan aksi damai itu. “Masyarakat seperti kita itu aspirasi tidak boleh dilarang-larang, setiap pretensi dari kekuasaan untuk membungkam suara kita sekecil apa pun harus dilawan, karena masa depan kita adalah kebebasan kita,” ujarnya. (kn)