JAKARTA — Kebijakan bebas visa kepada 167 negara yang diterapkan pemerintah Indonesia sejak beberapa bulan lalu, dinilai telah mendatangkan dampak positif namun ada juga yang negatif.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, komisinya tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan itu jika berdampak positif.

“Kebijakan bebas visa untuk negara memang ada dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya. Khusus untuk dampak yang positif kita dorong. Untuk menghasilkan devisa bagi bangsa dan negara, kita teruskan,” kata Hasanuddin, usai rapat internal Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, dampak negatif kebijakan bebas visa berupa adanya negara yang justru memanfaatkannya untuk kepentingan kejahatan seperti kriminalisasi dan peredaran narkoba. Menurutnya dampak itu yang akan dipertimbangkan.

“Ada negara yang malah bawa narkoba dan sebagainya, dan tidak ada turis, ya kita eliminasi,” tandas Hasanuddin.

Sayangnya politisi asal Dapil Jawa Barat itu enggan menyebut negara yang mendatangkan dampak negatif itu. Dia hanya mengatakan kepolisian memiliki data jika menyangkut pelanggaran hukum.

“Kalau itu menyangkut keimigrasian, kita tanya ke Dirjen Imigrasi, kemudian kita analisa, hasilnya kita serahkan kepada pemerintah. Ini masukan dari Panja Kebijakan Bebas Visa,” tandasnya. (kn)