BALI — Pemerintah dinilai kurang tanggap terhadap kerusakan-kerusakan yang dialami danau-danau di Indonesia. Sejauh ini danau berfungsi sebatas untuk menyelenggarakan festival maupun kegiatan seremoni.

Kenyataan itu terungkap saat kunjungan advokasi DPD RI ke Danau Batur, Bangli, Bali, Selasa (14/11).

DPD RI mengharapkan tindak lanjut Konferensi Danau Nusantara lalu di Gorontalo segera dilakukan pemerintah.

“Kami akan mengumpulkan permasalahan di sini untuk kami bawa kepada kementerian pusat terkait pada rapat kerja nanti supaya pemerintah segera menindaklanjuti permasalahan krisis danau ini,” ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI, I Kadek Arimbawa.

Sementara Bupati Bangli I Made Gianyar mengatakan, kunjungan kerja DPD RI merupakan keseriusan menangani permasalahan danau. Danau baru sebatas untuk pertunjukan dan festival, tapi kerusakan danau-danau sekitar 800 tidak tersentuh oleh program pemerintah.

“Mencegah kerusakan danau diperlukan tindakan nyata dari berbagai pihak, dan kami apresiasi DPD cepat untuk segera turun dan membantu mengadvokasi permasalahan ini ke pusat,” ujarnya.

Saat ini menurutnya, kualitas air Danau Batur mengalami penurunan hingga kurang layak konsumsi. Pada saat yang sama terjadi proses pendangkalan sejak hulu ke hilir.

“Menurut pengamatan kami banyak faktor yang menyebabkan, seperti musim hujan dari hulu membawa material-material sumber pendangkalan danau perlu ada DAM khusus untuk menampung air sebelum diteruskan ke danau,” lanjutnya.

Menanggapi keterangan itu, Ibrahim Agustinus Medah mengatakan sudah terlambat mencegah pendangkalan danau. Alasannya pendangkalan telah terjadi selama bertahun-tahun dan saat ini kondisi danau sangat kritis.

“Diperlukan data seberapakah pendangkalannya dan kurangnya debit air saat ini, serta sejauh mana pencemaran airnya, dan usulan pengawasan mekanisme aliran sungai yang menuju ke danau harus ada satu dam yang menahan air sehingga yang menuju ke danau tetap bersih sangat bagus, PUPR harus melihat ini sebagai masalah penting,” tegas Senator NTT tersebut.

Pada kesempatan ini Bupati Bangli menitipkan proposal kepada Komite II DPD RI mengenai penanganan krisis danau kepada pemerintah pusat dan agar DPD RI dapat mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan krisis danau.(kn)