Jakarta, hotfokus.com
Perusahaan secondary mortgage atau lembaga pembiayaan sekunder perumahan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) berharap mendapat peran khusus dari pemerintah sehubungan akan digulirkannya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Direktur Manajemen Risiko dan Dukungan Kerja SMF, Trisnadi Yulrisman mengatakan, sebagai lembaga pemupuk dan pembiayaan perumahan khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Badan Pengelola (BP) Tapera sejatinya memiliki suatu kewajiban yang mana kewajiban itu sesuai dengan undang-undang, merupakan salah satu kewenangan dari lembaga secondary mortgage seperti SMF.

Dia melihat ada semacam peluang SMF terlibat didalamnya, dimana dalam salah satu pasal di pemanfaatan memang menyebutkan bahwa lembaga penyalur itu (BP Tapera) harus menyerahkan efek dari dana yang dipupuk dalam jumlah yang sama. “Artinya efek yang seperti apa? ini yang sedang dilakukan proses kajian, karena tidak semua bank atau perusahaan pembiayaan bisa menerbitkan efek seperti yang telah ditentukan, apakah bentuknya surat utang atau apapun,” ujar Trisnadi saat dihubungi via sambungan telpon, Rabu (11/10).

Trisnadi berharap, SMF dapat terlibat didalam proses pemupukan tabungan masyarakat tersebut, agar didapatkan imbal hasil yang tentunya akan semakin memperbesar kemampuan atau likuiditas dari Tapera sendiri, disamping juga mendatangkan sumber pendapatan lain dari SMF.

“Mudah-mudahan SMF bisa terlibat, paling tidak di fungsi pemupukan karena memang disitu diatur secara spesifik investasinya adalah di Surat Utang Negara (SUN), Surat Utang Daerah (SUD), Deposito, kemudian juga surat utang perusahaan yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, intinya seperti itu,” ujarnya.

Sebagai informasi saja, pemerintah saat ini melalui Komite Tapera masih dalam upaya mempersiapkan sejumlah hal untuk pembentukan Badan Pengelola (BP) Tapera. Salah satu proses yang dilakukan yaitu melakukan persiapan proses transisi Bapertarum PNS ke BP Tapera. Sebelum organisasi BP Tapera dibentuk, Komita Tapera melakukan audit terlebih dahulu terhadap Bapertarum PNS terkait kebutuhan modal BP Tapera dan susunan organisasi sekretariatnya. Setelah audit selesai, barulah BP Tapera dibentuk. (SNU)