Jakarta, hotfokus.com

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN Jumadis Abda menilai, solusi yang disampaikan Kementerian ESDM dan Kementrian BUMN untuk mengatasi kondisi keuangan PLN dikhawatirkan akan semakin menggerus kemampuan perusahaan pelat merah tersebut.

Contohnya, kata dia, usulan Menteri ESDM untuk semakin memperbanyak dominasi swasta dalam pembangunan pembangkit listrik. “Menyerahkan ke aset cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak kepada swasta merupakan pelanggaran konstitusi, Pasal 2 ayat 33 UUD 1945. Karena jika diserahkan ke swasta justru akan semakin menambah biaya PLN,” kata Jumadis dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (5/10).

Sebelumnya, kondisi keuangan PLN yang mengkhawatirkan termasuk dalam kemampuan membayar uutang, terungkap dalam surat yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri ESDM dan Menteri BUMN. Surat tersebut menyebutkan kemungkinan PLN gagal bayar memenuhi kewajiban utangnya.

Dalam surat tersebut Menkeu meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN menurunkan biaya produksi listrik terutama di sisi energi primer serta mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35.000 MW yang sangat berlebih dan tidak sesuai kebutuhan.

Justru menurut Jumadi, solusi yang ditawarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani jauh lebih tepat. Yaitu dengan menurunkan biaya produksi (BPP) PLN.

“Usulan tersebut juga sesuai dengan rekomendasi seminar National Energy Summit kerja sama SP PLN dengan BEM UI dan BEM FT UI pada 7 Agustus lalu,” ucapnya.

Misalnya dari bauran energi serta harga energi primer, jika dilakukan bisa mendapatkan penghematan sampai Rp 40 triliun/tahun. Selain itu juga perlu membenahi pola operasi, termasuk meninjau ulang biaya pemeliharaan pembangkit.

“Dari beberapa unsur saja saya kira PLN bisa mencegah pemborosan Rp 60 triliun/tahun. Ini merupakan penghematan yang signifikan agar keuangan PLN bisa sehat,” ucap Jumadis.(ral)