Jakarta, HotFokus.com

Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin lama, salah satunya dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Beberapa proyek infrastruktur yang saat ini tengah dalam persiapan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Jepang antara lain Jalan Tol Trans Sumatera khususnya Ruas Padang – Bukit Tinggi – Pekanbaru, Jalan Akses Pelabuhan Patimban, dan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat DKI Jakarta (Jakarta Sewerage System).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sementara delegasi Pemerintah Jepang, hadir Penasehat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi, Ketua Japan Global Exchange Forum for Housing, Building and Urban Development Ryu Yano dan beberapa pengusaha Jepang. Selain menghadiri seminar, Delegasi Pemerintah Jepang tersebut juga melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta.

“Salah satu yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yakni pembangunan Jalan Tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru sepanjang 250 km dimana Pemerintah Jepang menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan pembiayaan dan saat ini menunggu keputusan Menteri Keuangan terkait mekanisme pinjaman apakah pinjaman langsung atau kepada PT. Hutama Karya. Mudah-mudahan dapat segera diputuskan sehingga pada tahun 2018 dimulai pelaksanaannya,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (7/9).

Basuki menuturkan, Pemerintah Jepang juga telah menyampaikan kesediaan mendukung pendanaan pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban tahap 1 sepanjang 8,1 km yang menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan Jalan Nasional Pantura. Selanjutnya, untuk rencana pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban tahap 2 sepanjang 40 km yang akan tersambung dengan Jalan Tol Cipali direncanakan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2020 dengan perkiraan biaya konstruksi sebesar Rp 3,86 triliun.

Selain itu kerjasama dengan Pemerintah Jepang juga dilakukan dalam pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat DKI Jakarta/ Jakarta Sewerage System (JSS) yang prioritas di kerjakan pada zona 1 (Pluit) dan zona 6 (Duri Kosambi) dari 14 zona yang direncanakan.

Beberapa proyek lainnya yang juga menjadi perhatian dalam kerjasama infrastruktur Pemerintah Indonesia dan Jepang, yakni kereta api cepat Jakarta – Surabaya, Mass Rapid Transit (MRT) Jalur Timur-Barat dan pengembangan destinasi wisata pada 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang sangat terbuka bagi investor Jepang untuk turut ambil bagian.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan peluang kerjasama dan investasi bagi Pemerintah dan pengusaha Jepang di bidang infrastruktur tidak hanya terbatas pada jalan, pelabuhan dan kereta, namun juga penyediaan air bersih dan sanitasi.

Ia juga mengatakan, masalah pembangunan infrastruktur bukan hanya terkait pendanaan, namun juga harus berkaitan dengan aspek teknik, dampak lingkungan, keselamatan dan keberlanjutan. “Pembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan terkait ancaman perubahan iklim global,” ujar Menkeu. (SNU)