JAKARTA, HOTFOKUS – Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat Maria Goreti mengatakan, jangankan sarana dan prasarana untuk praktik keperawatan, sarana dan prasarana gedung saja tidak layak.

Goreti mengungkap temuannya di beberapa daerah tersebut dalam rapat dengar pendapat Komite III DPD RI dengan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes), Rabu (6/9) di Senayan, Jakarta.

Senada dengan Goreti, senator asal NTB Lalu Suhaimi menambahkan, kemudahan perizinan diduga menjadi penyebab kuantitas sekolah perawat meningkat namun tidak disertai lonjakan kualitas. Karena itu menurutnya perlu dilakukan pembatasan perizinan untuk meningkatkan kualitas sekolah perawat di Indonesia.

Soal lain yang juga disoroti Suhaimi adalah status kepegawaian perawat honorer. Dalam pandangannya pemerintah belum memprioritaskan tenaga perawat honorer untuk dijadikan pegawai negeri sipil.

Padahal hingga saat ini masih terjadi kekurangan tenaga kesehatan di tiap desa se Indonesia.

Rapat dengar pendapat digelar untuk memperoleh masukan terkait implementasi UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Ketua Adinkes Dr Krishnajaya MS memaparkan, pada prinsipnya perawat di Indonesia telah terlindungi oleh UU Keperawatan. Secara prinsip permasalahan bidang keperawatan yang krusial antara lain menyangkut kompetensi tenaga keperawatan di setiap fasilitas kesehatan.

Menanggapi pertanyaan seluruh senator, Krishnajaya membenarkan bahwa sertifikasi menjadi kunci bagi peningkatan kualitas perawat di Indonesia agar dapat bersaing di pasar global. Saat ini kewenangan sertifikasi ada di tangan Kemenkes.

Di akhir rapat, Fahira Idris menyampaikan bahwa meskipun telah terdapat kebijakan sertifikasi perawat yang saat ini merupakan kewenangan Kemenkes, di masa datang kebijakan tersebut harus ditingkatkan.

Menurutnya perlu dipertimbangkan pemberian sertifikasi dilakukan bukan oleh Kemenkes tetapi oleh lembaga independen tingkat internasional agar perawat Indonesia pun diakui kualitasnya secara internasional.