JAKARTA, HOTFOKUS – Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang berharap tahun depan tidak terjadi penurunan jumlah dana untuk desa.

“Saya harap untuk desa bisa dianggarkan dikisaran 70-100 juta akan diterima di 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari ibu menteri tentang RAPBN 2018 hari ini” katanya.

Ajiep Padindang mengungkap pandangannya dalam rapat kerja Komite IV dan tim anggaran Komite I, II, dan III DPD RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di komplek parlemen Senayan, Rabu (6/9). Rapat membahas RUU APBN tahun anggaran 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, APBN disusun atas beberapa konteks, antara lain ekonomi. “Pada 2018 di proyeksikan perekonomian dunia akan semakin baik dengan 3,6%, tapi kita tetap waspadai perdagangan internasional masih stagnan 3,9%,” paparnya.

Negara ASEAN, lanjutnya, pada tahun 2018 diperkirakan perekonomiannya akan tumbuh di atas 5%, dan investasi akan tumbuh 6,3%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Terkait Inflasi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Sri faktor pemicu inflasi adalah harga pangan dan harga yang diatur pemerintah. “Dengan RAPBN 2018, presiden menentukan harga yang diatur pemerintah seperti energi, listrik dan bbm yang tidak akan mengalami perubahan,” pungkasnya

Soal hutang Indonesia yang dipermasalahkan beberapa pihak, Sri mengatakan penambahan hutang bisa dikendalikan. “Hutang bisa kita kendalikan, beredar berita bahwa hutang itu sepertinya masalah besar padahal bisa kita atasi, namun pemerintah tetap merencanakan dengan hati-hati untuk membiayai hal-hal yang prioritas,” katanya.

Dengan penerimaan perpajakan dari tax amnesty, Sri menyampaikan pemerintah akan upayakan belanja pemerintah merupakan belanja strategis seperti belanja infrastruktur, dan penyerapan belanja secara baik agar mengurangi kemiskinan dan bermanfaat luas.

Di 2018, asumsi makro yang digunakan adalah pertumbuhan menjadi 5,4%, inflasi 3,5%, dan nilai tukar 13.500/dollar, dengan harga minyak 48 dolar per barel, maka fokus APBN adalah belanja prioritas untuk mengurangi kemiskinan dan membuka kesempatan kerja.

Selain itu pendapatan negara dari pajak, pabean, cukai dan pendapatan bukan pajak juga menjadi fokus APBN selain menjaga pembiayaan agar terkendali.

Pada sesi terakhir, senator Sumatera Barat Leonardy Harmainy menyampaikan aspirasi daerah karena banyak pengusaha UMKM yang sulit untuk memenuhi kewajiban bayar pajak. “Tentang pajak, jika salah satu cara meningkatkan pajak dengan efaktur, kalau untuk pengusaha yang besar itu sudah jalan, tapi di daerah itu untuk setingkat UMKM dan pengusaha pemula, mungkin ada kebijakan untuk UMKM yang sering mengalami kendala.

“Tentang dana desa yang tetap Rp 60 triliun di 2018, itu keterlambatan dana desa itu adalah salah kabupaten yang telat menyalurkan dananya. Nah yang relatif tidak ada adalah pendamping teknis, di mana kepala desa tidak punya pengalaman. Mohon bisa dibantu untuk bisa atasi masalah teknis di daerah yang kurang panduan teknis,” ujarnya.

Sementara senator Lampung Andi Surya, meminta agar pembagian dana di bidang pendidikan bisa merata. “Mahasiswa di Indonesia berjumlah sekitar 7 jutaan di mana sekitar 60% berasal dari swasta. Namun sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional sudah tidak adalagi dikotomi perguruan tinggi negeri dengan swasta, di mana peruntukan dana sebesar 90% itu masuk ke PTN, sedangkan swasta hanya dapat aliran dana sebesar 10%,” paparnya.

Pada akhir acara Sri menyampaikan bahwa akan mereformasi perpajakan. “Kita gunakan pajak untuk berikan insentif bagi dunia usaha untuk tingkatkan minat investasinya,” katanya.

Ada beberapa poin penting yang ditegaskan Sri, yaitu fokus subsidi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah, sementara tidak diperlukan kenaikan harga minyak di 2018.

Menyoroti sektor pendidikan, ada 19,7 juta jiwa akan dapat Kartu Indonesia Pintar agar tetap sekolah, disusul oleh program BOS, beasiswa dan tunjangan profesi guru PNS, non PNS, agar sektor pendidikan semakin baik dan penyerapannya tepat guna.