Jakarta – Direktur Eksekutif Maarif Institute Abdullah Darraz mencium adanya politisasi dalam penolakan terhadap penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Darraz menyebut, penolakan terhadap PPK kental dengan nuansa politik. “Tidak elok kebijakan pendidikan dijadikan alat politik,” katanya, Rabu (9/8).

Menurut Darraz, Permendikbud No.23 Tahun 2017 sama sekali bukanlah kebijakan sekolah sehari penuh, melainkan sekolah selama delapan jam, sebagai salah satu alat PPK untuk membangun karakter kebangsaan terhadap siswa.

Darras menyebut, program tersebut sangat penting, karena dapat memberikan ruang dan waktu lebih luas bagi sekolah untuk menciptakan aktivitas sekolah yang lebih positif bagi siswa.

“Bahwa kebijakan tentu memiliki kelemahan, mestilah direspon dengan bijak melalui saluran yang telah disediakan. Bukan dengan manuver pernyataan politik. Terlalu mahal masa depan pendidikan kita jika hanya menjadi bahan politisasi politisi-politisi yang berpandangan pendek” pungkas Darraz. (kn)