Oleh:
Sofyano Zakaria
Pengamat Kebijakan Energi
Dir. Pusat Studi Kebijakan Publik
PUSKEPI

Jakarta – hotfokus.com | Menaikan harga jual bahan bakar minyak (bbm) jenis Solar, yang pada dasarnya penggunaannya mayoritas digunakan oleh kendaraan transportasi, sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap meningkatnya harga khususnya harga bahan bahan pokok.

Setiap kenaikan harga bbm, berapapun besarnya , pasti akan direspon oleh masyarakat dengan menaikan tarif angkutan dan harga jual komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak .

Sementara ketika Pemerintah membuat kebijakan menurunkan harga jual bbm apapun jenisnya ketika apalagi ketika besarannya tidak signifikan maka kebijakan tersebut tidak serta merta bahkan telah terbukti tidak menyebabkan masyarakat menurunkan tarif angkutan misalnya atau pula harga jual bahan pokok.

Artinya , kebijakan ini nyaris tidak bermakna dan nyaris tidak memberi efek terhadap terkoreksi menurunnya deflasi.  Sementara kebijakan menaikan harga jual bbm berapapun besarnya , pasti akan mengkoreksi naik besaran inflasi.

Jika ditelaah lebih dalam, menaikan harga jual bbm jenis solar dan menurunkan harga jual bbm jenis premium adalah bagai sekeping mata uang yang walau berlainan pada tiap sisinya tetapi nilainya tetap sama.

Pada dasarnya,bbm jenis premium , digunakan oleh kendaraan bermotor, alat transportasi kecil dan sedang.

BBM Premium, digunakan oleh kendaraan umum milik individual  yang pada kenyataannya , sejak Pertamina mengeluarkan produk bbm alternatif berupa Pertalite, masyarakat sudah terbukti cenderung beralih ke Pertalite.

Pertalite sendiri adalah produk murni korporasi dari bumn Pertamina dan artinya , ketika bumn berhasil sukses menjual produknya , maka yang diuntungkan adalah negara, Pemerintah itu sendiri.

Maka bagi publik, kebijakan Pemerintah menurunkan harga bbm premium, ini adalah kebijakan yang kontra produktif dengan kepentingan Pemerintah.

Disisi lain, kebijakan menurunkan harga jual bbm yang merupakan inisiatif kementerian esdm, sudah pasti dinilai publik tidak sejalan dengan program dan kebijakan kementerian bumn yang selalu berusaha keras agar bumn mampu selalu meningkatkan kontribusinya bagi pemerintah dengan memberikan dividen yang maksimal.

Maka ketika masyarakat kembali beralih ke bbm premium karena disparitas harganya dengan pertalite cukup “terasa” , otomatis laba dan dividen bumn kepada pemerintahpun niscaya akan berkurang pula, padahal disisi lain rakyat dinegeri ini sangat mahfum bahwa pemerintah sedang pusing berat dengan keuangan pemerintah .

Menaikan harga jual bbm solar sudah pasti akan diikuti dengan naiknya tarif angkutan ,
khususnya tarif angkutan barang yang untuk hal ini tidak merupakan “domain” pemerintah untuk menetapkan besarannya.

Dampaknya dengan serta merta pengguna kendaraan angkutan barang akan terbebani dan otomatis akan membebani kenaikan tarif itu dengan menaikan harga jual produk mereka pula.
Dan ujung ujungnya, rakyat banyak lah yang akan terbebani sebagai “efek domino” dari kebijakan menaikan harga bbm solar itu .

Seandainya para pembantu utama Presiden yakni menteri yang terkait dengan regulasi energi dan keberadaan bumn , teliti dan cerdas dalam menyoroti peran dan keberadaan bumn energi , maka seharusnya bumn energi terkait bbm di negeri malah diwajibkan dan didukung untuk lebih pro aktif melahirkan dan memasarkan produk bbm alternatif yang bisa “digandrungi” masyarakat.

Dengan digandrunginya produk bbm alternatif tersebut maka pemerintah dipastikan dapat mengurangi beban subsidi yang masih terbeban dalam apbn yang nyaris sudah “termehek mehek” itu.

Ketika bumn energi Pertamina mampu membuat masyarakat tertarik misalnya beralih keras membeli Pertalite yang kwalitasnya telah diakui publik lebih baik ketimbang Premium , maka adalah sangat tidak cerdas ketika kementerian esdm malah membuat keputusan menurunkan harga jualnya yang pada dasarnya sudah tidak dipermasalahkan oleh masyarakat banyak kecuali oleh segelintir pihak saja .

Menugaskan dan mendukung penuh bumn energi Pertamina misalnya untuk melahirkan dan memasarkan produk bbm solar yang kwalitasnya diatas kwalitas solar yang ada dengan perbedaan harga yang tidak “lebar” dari harga solar subsidi pemerintah, tentunya ini terutama akan memberikan arti positif bagi Pemerintah.

Masyarakat secara sukarela beralih dari menggunakan solar bersubsidi ke solar non subsidi dan pemerintah mendapat keuntungan ganda yakni nihil subsidi bbm dan dividen dari bumn energi Pertamina akan meningkat.

Apa lagi yang patut dirisaukan dan diragukan Pemerintah.(sz)

Sumber foto : www.petroenergy.com