Jakarta – hotfokus.com | Ancaman mundur dari kursi Menteri KKP yang disuarakan oleh Susi Pudjiastuti , merupakan sinyal , pertanda bahwa program dan kebijakan Pemerintah di sektor perikanan tidak luput dari intaian mafia illegal fishing .

Kesimpulan Itu disampaikan oleh Sofyano Zakaria Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Puskepi.

Program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi yang bertujuan membenahi sektor perikanan negeri ini yang telah berpuluh tahun hanya menguntungkan pihak asing dan para mafia ilegal fishing, akan kandas ketika mafia illegal fishing dengan jaringan nya , berhasil merevisi Perpres 44 tahun 2016.

Ini sangat memprihatinkan dan menginjak harga diri bangsa ini .

Masa depan kehidupan nelayan negeri ini akan tidak punya harapan ketika Perpres 44 tahun 2016 direvisi dengan kembali membuka pintu bagi investor asing boleh berinvestasi di usaha penangkapan ikan . Ini point yang sangat utama bagi mafia ilegal fishing untuk bisa kembali menjarah kekayaan lautan negeri ini .

Usaha penangkapan ikan pada dasarnya mampu dilakukan oleh oleh kaum nelayan negeri ini.
Nelayan negeri ini punya cukup kapal kapal dan kemampuan tangkap ikan. Sektor ini tidak perlu  dibuka bagi investor asing karena ini pintu masuk bagi mereka untuk melakukan kembali ilegal fishing dengan mendompleng izin yang diperoleh dari pemerintah , nantinya.

Investor asing boleh saja diundang masuk di sektor perikanan tapi harusnya terbatas hanya pada sektor penunjang misalnya industri pengolahan, usaha kapal tampung ikan , usaha kapal angkut ikan antar pulau , usaha eksport hasil laut , cold storage . Namun investasi asing itu juga seharusnya tidak boleh 100% dimiliki mereka , harus disandingkan dengan pengusaha lokal .

Laut di wilayah Indonesia bagian timur dan barat sangat luas dan sangat kaya dan hasil lautnya. Sulit mengontrol lautan seluas itu dan ini bisa jadi ladang pencurian ikan bagi investor asing ketika mereka diberi izin berinvestasi disektor penangkapan ikan .

Keresahan menteri KKP terkait adanya upaya memberi peluang untuk investor asing melakukan penangkapan ikan, adalah keresahan putra bangsa ini yang harus dipahami sebagai sikap dan keberpihakannya terhadap masa depan
Kehidupan nelayan.

Semoga Presiden Jokowi tidak terpengaruh dengan bujukan ular para mafia ilegal fishing dan antek anteknya itu. (red-za)

Sumber Foto : www.entitashukum.com