ads_hari_koperasi_indonesia_74

CITA Sambut Baik Tentang Pemangkasan Pajak UMKM

CITA Sambut Baik Tentang Pemangkasan Pajak UMKM

Jakarta, hotfokus.com

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memberlakukan kebijakan pemangkasan pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Menurutnya kebijakan itu akan mematahkan tudingan bahwa pemerintah selama ini menjadikan UMKM menjadi sasaran empuk penarikan pajak pemerintah.

Hal lain yang patut diapresiasi adalah wacana pelaku UKM yang mengalami kerugian yang akan diperlakukan secara fair dalam hal perpajakan yaitu dengan adanya opsi untuk memenuhi kewajiban pajak menggunakan basis laba bersih, bukan tarif final atas peredaran usaha (omset). Dengan demikian, apabila wajib pajak mengalami kerugian, mereka tidak akan membayar pajak sehingga tidak membebani.

“Penurunan tarif ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap pelaku UKM sekaligus menepis tuduhan bahwa pelaku UKM akan dijadikan sasaran pemungutan pajak, ini juga sekaligus menjawab penantian para pelaku e – commerce yang berharap adanya insentif di fase pertumbuhan ini,” kata Yustinus dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (20/3).

Wacana menetapkan ambang batas sebesar Rp4,8 miliar yang bakal terkena kebijakan itu juga dinilai akan memudahkan wajib pajak dan fiskus. Dia yakin paska aturan itu ditetapkan, nantinya akan semakin banyak wajib pajak khususnya dari pelaku UMKM mau membayar pajak.

“Keberpihakan ini perlu diimplementasikan secara konsisten agar manfaatnya dirasakan oleh para pelaku, mendorong perkembangan bisnis dan pertumbuhan usaha, dan pada gilirannya meningkatkan kontribusi pajak bagi negara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yustinus mengatakan, peran pemerintah untuk mendorong peningkatan tax ratio dan mendorong pertumbuhan UMKM tidak cukup sampai disitu. Selanjutnya pemerintah harus segera membuat pedoman teknis yang lebih jelas mengenai jangka waktu wajib pajak dapat menggunakan skema ini. Kebijakan ini harus bersifat transisional.

“Kami juga mendorong Pemerintah meningkatkan koordinasi dan integrasi kebijakan dan insentif agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya.(AY)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *