Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah saat ini tengah memproses Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Logistik Nasional. Langkah ini untuk membangun sistem logistik yang lebih efektif, efisien dan berdaya saing global.

“Strategi penguatan logistik nasional tersebut dirancang secara komprehensif,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat hadir secara virtual dalam acara ALFI CONVEX 2025, Rabu (12/11/2025).

Menurut menko, penguatan logistik ini mencakup tiga strategi, meliputi pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta meningkatkan kapasitas SDM dan penyedia jasa logistik yang dituang dalam program lintas kementerian/lembaga.

Airlangga mengungkap efektivitas dan efisiensi di sektor logistik merupakan tantangan krusial terhadap pembangunan ekonomi. Pada 2022, biaya logistik Indonesia mencapai 14,29 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

Di tingkat internasional, Indonesia menempati posisi ke-63 dari 139 negara dalam Logistics Performance Index (LPI) tahun 2023 yang dirilis Bank Dunia (World Bank).

Kondisi ini tak hanya berdampak pada perekonomian domestik, tetapi juga turut mendongkrak meningkatnya biaya logistik ekspor, sehingga akan melemahkan daya saing di pasar global.

Untuk itu, menko meminta seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian dari transformasi besar ini.

Disebutkan, supply chain Indonesia hingga akhir 2025 untuk sektor transportasi dan pergudangan diproyeksikan akan menyumbang sekitar Rp1.500 triliun terhadap PDB nasional. “Angka ini naik menjadi sekitar 9 persen, dari sebelumnya 8,69 persen pada 2024,” kata menko. (bi)