Jakarta, hotfokus.com

Harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik sampai sekarang belum menyentuh harga keekonomiannya. Karenanya, pemerintah masih mensubsidi komoditas yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

“Pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp498,8 triliun. Hingga Agustus, realisasi sudah mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, sebagaimana dilansir, Selasa (30/9/20025).

Menkeu mengaku meski telah dilakukan penyesuaian harga BBM dan tarif listrik sejak 2022, namun sebagian besar harga jual belum mencapai keekonomian. Karenanya, pemerintah mensubsidi dan memberi kompensasi untuk menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat.

Seperti harga Pertalite, masyarakat hanya membayar Rp10 ribu/liter. Sementara harga keekonomiannya Rp11.700/liter. Sehingga APBN harus menanggung Rp1.700/liter atau 15 persen melalui kompensasi. Demikian pula harga solar, masyarakat hanya membayar Rp6.800/liter dari harga keekonomian Rp11.950/liter, sehingga APBN menanggung Rp5.150//liter atau sekitar 43 persen. Bahkan subsidi gas elpiji 3 Kg mencapai 70 persen dari harga keekonomian.

Purbaya menjelaskan realisasi subsidi dan kompensasi tersebut dipengaruhi tiga faktor, yaitu fluktuasi harga minyak (ICP), nilai tukar rupiah serta volume barang bersubsidi.

Hingga Agustus 2025, konsumsi berbagai barang bersubsidi meningkat. Konsumsi BBM tumbuh 3,5 persen, gas elpiji 3 Kg tumbuh 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi tumbuh 3,8 persen dan pupuk naik 12,1 persen.

“Meningkatnya volume ini memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran,” kata menkeu. (bi)