Jakarta, Hotfokus.com

PT Pertamina (Persero) menyiapkan peta jalan bisnis 2025-2029 untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan perusahaan akan terus berupaya menyeimbangkan efisiensi operasi dengan keberlanjutan bisnis. “Kami ingin masyarakat mendapatkan energi yang cukup, sementara perusahaan tetap berjalan sehat dan bermanfaat jangka panjang,” ujarnya saat rapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Kamis (11/9/2025).

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, menambahkan bahwa strategi yang dipilih adalah dual growth strategy. Artinya, di satu sisi perusahaan tetap memaksimalkan portofolio bisnis migas yang sudah ada, sementara di sisi lain memperkuat pengembangan energi rendah karbon.

Beberapa target utama ditetapkan. Produksi minyak diharapkan naik dari 560 ribu barel per hari menjadi 914 ribu barel per hari pada 2029. Untuk gas, kapasitas produksi diproyeksikan meningkat dari 2.713 MMSCFD menjadi 3.470 MMSCFD.

Kapasitas kilang juga akan diperbesar, dari 315 juta barel menjadi 382 juta barel pada akhir periode roadmap. Dengan begitu, penjualan BBM domestik diperkirakan bertambah dari 72 juta kiloliter menjadi 90 juta kiloliter. “Kapasitas kilang yang lebih besar akan memperkuat pasokan BBM di dalam negeri,” jelas Oki.

Tak hanya migas, Pertamina juga memperluas layanan energi bersih. Sambungan jaringan gas rumah tangga (jargas) ditargetkan meningkat signifikan, dari 67 ribu sambungan pada 2025 menjadi 414 ribu sambungan di 2029. Langkah ini diharapkan mempercepat penyediaan energi yang ramah lingkungan dan terjangkau.

Oki mengakui ada tantangan global, mulai dari fluktuasi harga minyak mentah hingga ketegangan geopolitik. Namun, ia menegaskan roadmap tetap dijalankan untuk memastikan ketersediaan energi dalam negeri. “Kami percaya, dengan dukungan pemangku kepentingan, swasembada energi dapat dicapai,” katanya.

Selain itu, roadmap Pertamina juga diselaraskan dengan agenda besar pemerintah: target Net Zero Emission 2060, prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), serta dukungan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (*)