Jakarta, hotfokus.com

Investigasi besar-besaran dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dan hasilnya mencengangkan. Harga dan mutu beras yang beredar di pasaran ternyata banyak yang tak sesuai aturan. Bahkan, Kementan mencatat potensi kerugian konsumen mencapai Rp99,35 triliun per tahun!

Investigasi dilakukan sejak 6–23 Juni 2025 oleh tim gabungan Kementan, Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, hingga aparat penegak hukum. Mereka mengambil 268 sampel dari 212 merek beras di 10 provinsi. Hasilnya? Mayoritas beras, baik kategori premium maupun medium, tidak sesuai standar.

“Ada anomali. Harga di tingkat penggilingan turun, tapi di tingkat konsumen justru naik. Kita cek langsung ke lapangan, hasilnya cukup mengejutkan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers, Kamis (26/6/2025).

Dari hasil laboratorium, 85,56% beras premium yang diuji tidak memenuhi standar mutu. Bahkan, 59,78% dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66% berat riilnya kurang dari label kemasan.

Kondisi serupa juga terjadi pada beras medium. Sebanyak 88,24% tidak sesuai standar mutu SNI, 95,12% dijual lebih mahal dari HET, dan 9,38% mengalami pengurangan berat.

“Kami pakai 13 laboratorium di seluruh Indonesia untuk validasi data. Ini bukan isu kecil, sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan pokok rakyat,” tegas Mentan.

Kementan menyebut, dari total kerugian Rp99,35 triliun, Rp34,21 triliun berasal dari beras premium, dan Rp65,14 triliun dari beras medium. Penyebabnya? Mutu tak sesuai, harga yang kelewat tinggi, dan manipulasi berat kemasan.

“Ini akan kami verifikasi lagi. Satgas akan turun ke lapangan untuk cek ulang. Yang jelas, praktik seperti ini sangat merugikan konsumen,” tegas Amran.

Langkah tegas kini sedang disiapkan. Kementan berkomitmen menindak tegas pelaku yang melanggar aturan, termasuk kemungkinan sanksi pidana dan pencabutan izin edar. Sementara, konsumen diimbau lebih cermat dalam membeli dan memeriksa label produk.

Skandal ini jadi pengingat bahwa pengawasan terhadap komoditas vital seperti beras harus diperketat. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang menuntut efisiensi dan transparansi, praktik manipulatif seperti ini bisa berakibat fatal bagi ketahanan pangan nasional. (SA/GIT)