Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah terus tancap gas mendorong ekonomi kerakyatan lewat pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih). Demi menjaga integritas dan transparansi, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menggandeng dua lembaga penting: KPK dan KPPU.

Menurut Budi Arie, program ini sangat strategis dan menyerap anggaran besar. Maka dari itu, keterlibatan KPK diperlukan untuk mendampingi proses edukasi, pengawasan, hingga mitigasi risiko korupsi.

“Kita minta bantuan KPK untuk memberi pendidikan anti korupsi ke pengelola koperasi, supaya akuntabel dan berintegritas,” ujar Budi Arie di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Di sisi lain, kolaborasi dengan KPPU difokuskan pada penyesuaian regulasi demi menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil, khususnya untuk koperasi yang tengah tumbuh di daerah.

Budi juga menekankan pentingnya tiga hal untuk koperasi: rekognisi, afirmasi, dan proteksi. Koperasi harus diakui sebagai pilar penting ekonomi, diberi akses ke peluang dan sumber daya, serta dilindungi dari persaingan usaha yang tak sehat.

“Kita ingin koperasi bisa berkembang tanpa hambatan dan punya daya saing,” tegasnya.

Ke depan, sinergi antara Kemenkop, KPK, dan KPPU akan diformalkan lewat penandatanganan MoU sebagai dasar kerja sama yang berkelanjutan.

“Kami sudah sepakat. Detail MoU akan dibahas lebih lanjut,” tutup Budi.

Langkah ini jadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjadikan koperasi sebagai motor ekonomi desa yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. (DIN/GIT)