Jakarta, hotfokus.com

Legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Indonesia menunjukkan tren positif. Hingga akhir Maret 2025, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat telah menerbitkan 739.843 Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM. Dengan capaian ini, total kumulatif penerbitan NIB nasional mencapai 12,27 juta atau sekitar 80,2% dari target nasional sebanyak 15,3 juta NIB pada tahun 2029.

Selain NIB, peningkatan legalitas juga terlihat dari sisi sertifikasi halal. Sepanjang triwulan pertama 2025, sebanyak 25.509 sertifikat halal telah diterbitkan, mencakup 162.754 produk UMKM. Guna mempercepat capaian ini, Kementerian UMKM bersama BPJPH terus mendorong skema halal self declare, yang memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil mendeklarasikan kehalalan produknya dengan pendampingan.

Tidak hanya itu, sektor standardisasi produk juga mencatat kemajuan. Sebanyak 94.530 pelaku usaha memperoleh sertifikasi SNI Bina UMKM selama triwulan pertama 2025. Sejak 2022 hingga Maret 2025, total produk UMKM yang telah bersertifikat SNI mencapai 1.084.123 produk dari 926.696 pengusaha.

Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menunjukkan hasil menggembirakan. Hingga 31 Maret 2025, total KUR yang telah disalurkan mencapai Rp57,51 triliun kepada lebih dari 1 juta debitur. Dari jumlah tersebut, sektor produksi menjadi penyerapan terbesar dengan nilai Rp33,86 triliun atau 58,9% dari total penyaluran.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan optimisme terhadap pencapaian target nasional dan berkomitmen menyampaikan laporan berkala agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan dukungan pemerintah terhadap UMKM di seluruh Indonesia.

“Kami berencana menyampaikan laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian ini dalam mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” katanya, Selasa (15/4/2025).

“Dari jumlah tersebut, sektor produksi menyerap dana sebesar Rp33,86 triliun atau sekitar 58,9 persen dari total penyaluran KUR,” pungkasnya. (DIN/GIT)