Jakarta, hotfokus.com

Menyikapi diberlakukannya tarif resiprokal, pemerintah Indonesia akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi. Diantaranya deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal.

“Kedua negara juga mendiskusikan langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, seperti dilansir dalam keterangannya Rabu (9/4/2025).

Seperti menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS. “Tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional,” jelas menko.

Karenanya, pemerintah mengedepankan jalur negosiasi dan tak melakukan tindakan retaliasi sejalan dengan negara ASEAN. Selain itu juga mengupayakan dengan merevitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang berlaku sejak 1996.

Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, mengatakan komitmennya memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR, terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” katanya. (bi)