Jakarta, hotfokus.com

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kajian lingkungan hidup sebelum merevitalisasi tambak di Pantura Jawa. Langkah ini untuk memastikan pelaksanaan program aman bagi kelestarian lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Konsultasi publik (konblik) tahap I merupakan salah satu syarat penting dalam perizinan pemanfaatan lahan kehutanan pada pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantura Jawa,” kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, Senin (17/3/2025).

Ia menegaskan kajian lingkungan hidup strategis ini menjadi instrumen kunci untuk memastikan program revitalisasi tambak Pantura Jawa tetap berbasis ekonomi biru secara berkelanjutan dan ramah lingkungan tidak merusak ekosistem pesisir dan lingkungan sekitar.

Jadi, dirjen menambahkan kajian ini sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa program revitalisasi tambak Pantura Jawa untuk komoditas budidaya nila salin, tak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan sosial.

Menurut Tebe, tambak di Pantura Jawa memiliki potensi besar. Namun menghadapi tantangan dari sisi lingkungan, tata kelola dan ekonomi. Kondisi eksisting tambak idle atau tak produktif, budidaya masih dilakukan secara tradisional, tidak ada tandon dan IPAL sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan produktivitasnya pun rendah yakni hanya 0,6 ton/ha per tahun.

Program revitalisasi tambak Pantura Jawa pada tahap awal tahun 2025 dengan target 20 ribu hektare akan dimulai di Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu. Program untuk meningkatkan produktivitas tambak yang kurang optimal tadi dan mendukung ketahanan pangan nasional berbasis ekonomi biru secara berkelanjutan.

“Kami proyeksikan target produksi ikan nila salin dari 20 ribu hektare dengan program revitalisasi di empat lokasi kabupaten tersebut akan menghasilkan sekitar 1,56 juta ton ikan nila salin. Nah, dengan asumsi harga jual Rp 25 ribu per kg saja, akan terjadi perputaran uang hingga mencapai triliunan rupiah/tahun,” jelas dirjen. (bi)