Jakarta, hotfokus.com

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengusulkan insentif dan relaksasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait. Insentif berupa PPn-BM ditanggung pemerintah (PPn-BM DTP) untuk kendaraan hybrid (PHEV, full, mild) sebesar 3 persen dan insentif PPN DTP untuk kendaraan EV sebesar 10 persen.

“Juga mengusulkan penundaan atau keringanan pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB,” kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Darta, saat diskusi bertajuk ‘Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah’ seperti dilansir Rabu (15/1/2025).

Usulan ini diharapkan mampu memberi dukungan terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional serta menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global.

Saat ini, dirjen mengaku kalangan industri otomotif banyak menghadapi tantangan. Selain melemahnya daya beli dan tingginya suku bunga kredit.

Ditambah lagi naiknya pajak pertambahan nilai (PPN) serta diterapkan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Sehingga pasar diperkirakan semakin berat. Bahkan bisa jadi menurun.

Padahal industri otomotif merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Pada 2024, industri otomotif mencatat perkiraan penurunan hingga Rp4,21 triliun. Penurunan Ini berimbas ke sektor backward linkage Rp 4,11 triliun dan sektor forward linkage Rp3,519 triliun,

Sementara itu, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, mengaku diperlukan dukungan pemerintah, termasuk mengatasi dampak opsen pajak kendaraan bermotor agar industri otomotif tetap tumbuh.

“Dukungan insentif dapat meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor, yang terlihat pada peningkatan penjualan. Ini akan menggairahkan industri komponen, industri perbankan, hingga lembaga pembiayaan,” jelasnya.

Gaikindo meminta semua kendaraan berteknologi elektrifikasi (xEV), meliputi HEV, PHEV, dan BEV, diberi kesempatan untuk mendapatkan insentif sesuai dengan kontribusi dalam penurunan emisi karbon dioksida (CO2) dan bahan bakar minyak (BBM). (bi)