Jakarta, hotfokus.com

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pembahasan Rencana Kerja TA. 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (08/01). Rakor ini diselenggarakan di awal tahun untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan di tahun 2024 untuk selanjutnya ditingkatkan dan disempurnakan pada TA. 2025.

Wamen Fahri meminta dukungan kepada Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk lebih intensif dalam memimpin dan menjembatani K/L dibawah naungan Kemenko Infrastruktur agar program-program yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien.

“Tiga juta rumah merupakan janji Bapak Presiden dan tidak bisa dihadapi sendiri. Pertama-tama memerlukan kehadiran public policy yang baik, yang kedua memerlukan kerja kelembagaan dan lintas lembaga untuk menciptakan ekosistem yang mengaktifkan seluruh potensi untuk membangun,” kata Wamen Fahri.

Dikatakan Wamen Fahri, rumah merupakan kebutuhan dasar dari keperluan masyarakat, sehingga jika pemerintah tidak membantu, masyarakat akan membangun rumah sendiri dengan kualitas yang belum tentu layak huni. Oleh sebab itu, Wamen Fahri mengatakan, pemerintah harus hadir dalam pembangunan rumah rakyat, sehingga rumah-rumah yang akan dibangun dipastikan layak huni dan kuat, termasuk tahan gempa.

“Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak,” kata Wamen Fahri.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan resolusi 2025 yaitu agar seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dapat meningkatkan koordinasi, kekompakan, kesolidan serta mengintegrasikan berbagai elemen penting pembangunan nasional untuk menghadirkan solusi terbaik untuk masyarakat.

“Seperti yang diharapkan oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto, pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini diharapkan bisa fokus dan bekerja secara utuh untuk masyarakat. Kita harus memberikan bukti kerja nyata dan outputnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,”

Menko Infra, AHY menambahkan bahwa 20 tahun kedepan pembangun infrastruktur akan selalu menjadi backbone dalam pembangunan nasional. Selain itu dalam upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% membutuhkan dukungan infrastruktur yang tepat sasaran.

“Bagaimana kemudian perumahan dan kawasan permukiman ini bisa semakin dibangun, karena backlog terhadap rumah secara nasional kurang lebih 10 juta keluarga belum mimiliki rumah dan 20 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini bisa kita carikan solusinya agar baik masyarakat kota maupun desa dapat lebih diupayakan lebih sehat,” kata Menko AHY. (SA/SL)