Jakarta, hotfokus.com

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono, mengungkap perspektif keuangan Islam yang membentuk ekonomi lebih produktif, inklusif serta tata kelola yang etis merupakan solusi menghadapi tantangan ekonomi ke depan, baik domestik maupun global.

“Kita dapat belajar banyak tentang menciptakan keuangan publik yang dirancang dengan baik dari perspektif keuangan publik Islam. Pendekatan ini dibangun atas hukum Islam, yang mengutamakan keadilan, pemerataan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang etis,” katanya, saat acara The 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC), Kamis (3/10/2024).

Sehingga prinsip keuangan ini dapat memandu bagaimana sumber daya dimobilisasi, dialokasikan dan digunakan untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi.

Demikian pula dari sisi perpajakan, Thomas mengungkap sesuai prinsip ekonomi islam, pajak didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat serta dikelola dengan transparan dan akuntabel.

“Ini sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan akses yang setara terhadap layanan publik berkualitas dan terjangkau, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat kurang mampu,” kata wamenkeu.

Bahkan prinsip Islam juga melarang pungutan pajak atas bunga dan keuntungan yang berlebihan serta menghindari ketidakpastian dan spekulasi. Selain itu, menurut perspektif Islam, kebijakan keuangan publik harus mendorong investasi dalam kegiatan produktif yang menciptakan nilai riil bagi masyarakat.

“Prinsip Iqtisad tentang moderasi dan keseimbangan juga sejalan dengan prinsip keuangan publik karena mendorong penggunaan dana publik secara bijaksana dan seimbang,” tandasnya.

Saat ini, Indonesia telah memberlakukan Undang-undang penting seperti dalam perbankan islam, pengelolaan zakat, wakaf, omnibus law sektor keuangan, membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Ikatan Ekonom Islam Indonesia untuk mempercepat pengembangan dan inovasi ekonomi dan keuangan Islam, serta penerbitan instrumen keuangan Islam seperti sukuk.

Menurut wamenkeu, penerbitan sukuk secara eksplisit diperuntukkan bagi pembangunan ekonomi dan proyek sosial seperti jalan raya, lembaga pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Ini sejalan dengan tujuan negara untuk menggunakan keuangan Islam guna mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. (bi)