Bali, hotfokus.com

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pada empat hal dalam upaya penguatan pembiayaan pelaku usaha mikro di High Level Forum on Multi Stakeholders Partnership (HLF – MSP). Pertama, perlunya perluasan akses pembiayaan bagi sektor mikro. Hal ini diperlukan untuk memastikan perjalanan bisnis dari sektor mikro di Indonesia agar tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya perluasan akses pembiayaan tidak hanya sekadar menyediakan modal usaha namun harus disertai dengan pendampingan intensif agar pelaku usaha mikro mampu bertahan di tengah gejolak perekonomian global yang dinamis.

“Semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama agar program seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) benar-benar menjangkau UMKM di seluruh negeri. Selain KUR kita juga salurkan pembiayaan ultra mikro melalui PT PNM (Permodalan Nasional Madani),” kata Teten Masduki dalam forum tersebut, Selasa (03/09/2024).

Kedua, Teten meminta pemangku kepentingan dapat meningkatkan inovasi pembiayaan di sektor mikro. Sebab sektor UMKM terutama mikro kerap dihadapkan pada tantangan saat ingin mengakses pembiayaan. Tantangan tersebut seperti minimnya agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan hingga tingginya suku bunga pinjaman.

Beberapa inovasi skema pembiayaan yang murah dan mudah bagi sektor mikro yang diusulkan KemenKopUKM adalah penyaluran kredit dengan basis kredit skoring tanpa agunan. Selain itu juga kolaborasi dengan platform peer-to-peer lending atau securities crowd funding.

Ketiga, Teten juga meminta agar sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan komunitas lokal dapat terus diperkuat demi mendorong sektor UMKM tumbuh dan memiliki daya saing yang tinggi. Penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan ini menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong sektor usaha mikro dapat naik kelas.

“Sinergi ini memastikan inisiatif pembiayaan mikro berdampak dan berkelanjutan, dengan peran aktif pemerintah daerah dalam menyeleraskan program pembiayaan dengan kebutuhan lokal,” ucapnya.

Keempat, Teten berpesan agar proses evaluasi dan monitoring terhadap seluruh program dan kebijakan terkait pembiayaan pada sektor mikro ini dapat dilakukan secara berkala. Hal ini diperlukan untuk memastikan program tersebut dapat tepat sasaran dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Dengan pemantauan yang efektif, dapat segera diidentifikasi tantangan dan disesuaikan strategi yang diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menteri Teten.

Dengan berbagai strategi yang disampaikan tersebut, Menteri Teten berharap agar rasio pembiayaan oleh lembaga keuangan dapat meningkat menjadi minimal 30 persen di tahun 2024. Untuk mencapai target itu KemenKopUKM juga sedang mempersiapkan implementasi ASEAN Micro and Small Enterprises Financing Institution (AMSEF) dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi UMKM terutama di sektor mikro. (DIN/SL)