Jakarta, hotfokus.com

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaku dibalik terkendalinya laju inflasi tidak lepas dari jurus jitu atau strategi Empat Kebijakan (4K) yang dilakukan seperti keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Itu terutama bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil.

“Dengan strategi 4K tersebut
laju inflasi tetap terjaga,” kata Airlangga, selaku Ketua TPIP, saat Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2024 yang bertemakan “Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga” di Istana Negara, Jumat (14/6/2024).

Menurut menko, strategi kebijakan 4K dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran SPHP, bantuan pangan, dan gerakan pangan murah di seluruh daerah hingga berhasil menahan kenaikan harga pangan lebih tinggi.

Kedua, meningkatkan produksi domestik diantaranya diupayakan melalui program pompanisasi, menambah alokasi pupuk subsidi, maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian.

Kemudian ketiga, memastikan kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia, antara lain melalui program fasilitasi distribusi pangan pada 10 komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan tol laut khususnya untuk daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Sedangkan dari sisi fiskal pusat, dukungan dan sinergi antar kementerian atau lembaga juga perlu dioptimalkan.

Airlangga juga menyebutkan beberapa hal yang ditekankan dalam pengendalian inflasi dan perlu untuk dilanjutkan yakni kesinambungan pasokan domestik yang merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas harga di seluruh daerah serta penyediaan data pangan yang akuntabel. Saat ini telah tersedia data harga secara real time dan akurat. Namun, data pasokan pangan saat ini masih dalam pengembangan.

“Pengembangan dari neraca pangan ini menjadi penting. Dari Badan pangan akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua yaitu penyediaan data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor,” jelas menko. (bi)