Jakarta, hotfokus.com

Rencana pemerintah berpotensi mengimpor beras sebanyak 5 juta ton pada tahun ini menuai reaksi kalangan anggota DPR. Mereka menilai alasan impor beras akibat El Nino tidak miliki argumentasi kuat.

“Rencana impor beras bukan merupakan langkah antisipatif,” kata Anggota Komisi IV DPR, Slamet, dalam keterangannya yang dilansir Rabu (31/1/2024).

Sebab Badan Pusat Statistik (BPS), melaporkan Indonesia kerap mengimpor beras sepanjang 2014-2023. Terbesar, pemerintah mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton pada 2023 lalu.

Pihaknya meminta pemerintah seharusnya berbenah diri, termasuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik nasional.

“Ini memprihatinkan. Impor ini bukan semata-mata karena El Nino. Pemerintah di sini harus transparan dan sepatutnya mengevaluasi,” sebutnya.

Menurut Slamet, para petani merupakan tulang punggung kedaulatan pangan Indonesia. Karenanya ia mengaku khawatir saat musim panen, pemerintah seharusnya menyerap hasil panen petani, bukan malah mengutamakan impor. “Jika dibiarkan, harga gabah yang dihasilkan para petani akan anjlok akibat impor beras,” tandasnya.

Sebagai diketahui, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyatakan Indonesia berpotensi impor beras hingga 5 juta ton pada 2024. Rencana ini muncul, karena adanya tantangan pertanian yang makin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.

Meningkatnya permintaan terhadap pangan pascapandemi Covid-19 menyebabkan harga pangan semakin mahal yang dapat mendorong terjadinya darurat pangan global. Ini juga dapat berpotensi mengancam stabilitas sosial ekonomi dan politik Indonesia.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, mengatakan rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 5 juta ton pada tahun ini masih bersifat antisipatif. “Nantinya pemerintah akan melihat hasil panen tahun ini sebelum melakukan impor. Apabila hasil panen tidak bagus, maka impor dilakukan,” katanya. (bi)