Jakarta, hotfokus.com

Rencana pemerintah menaikkan beragam pajak, termasuk kenaikan pajak kendaraan bermotor pada awal 2024 ini menuai sorotan. Kalangan politisi Senayan mewanti-wanti agar kenaikan pajak tersebut harus melihat kondisi ekonomi masyarakat.

“Kita agendakan rapat dengan Menteri Keuangan untuk membahas isu terkait dengan kenaikan berbagai pajak, termasuk pajak kendaraan berbahan bakar minyak,” kata Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin, seperti dikutip Senin (29/1/2024).

Ia mengaku khawatir banyak pabrik yang akan tutup dan mem-PHK pegawai. Ini yang harus dipertimbangkan dalam menghitung, terkait kenaikan berbagai pajak ini.

Ia sendiri memahami kenaikan pajak kendaraan berbahan bakar minyak ini untuk mendukung transisi energi hijau, seiring upaya pemerintah memberi berbagai insentif pembebasan pajak untuk kendaraan yang berbasis listrik. Namun, pihaknya tetap mengingatkan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

“Sekarang ini kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi ketidakpastian. “Masalah ini harus dipertimbangkan betul,” tegasnya.

Karenanya, anggota dewan dari Fraksi Politisi Partai Golkar ini tak mau gegabah mengambil kesimpulan atas rencana kenaikan berbagai pajak ini. Untuk itu perlu dibahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan. Bagaimana dampak positif terhadap penerimaan negara, juga dampak terhadap ekonomi masyarakat.

“Harus dihitung juga bagaimana kenaikan pajak ini nantinya berdampak terhadap sektor usaha yang luas begitu. Jangan sampai kenaikan pajak ini justru menimbulkan masalah sosial yang lainnya ke depannya,” katanya. (bi)