Jakarta, hotfokus.com

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Herbert Siagian, mengajak para penyandang disabilitas untuk memperluas ekosistem usaha yang inklusif lewat sentuhan teknologi dan terhubung ke dalam ekosistem digital.

Berdasarkan data Kemenko PMK dan Sakernas 2023, jumlah penyandang disabilitas yang telah bekerja baik di sektor formal ataupun informal mencapai 7,25 juta dari total 22,97 juta jiwa. Sementara saat ini jumlah UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem ekonomi digital sebesar 22,82 juta atau 76 persen dari target.

Besarnya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang menjadi pelaku UMKM adalah peluang untuk mengakselerasi upaya pencapaian target digitalisasi UMKM sebanyak 30 juta di tahun ini.

“Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau menjadi enterpreneur yang diakui,” kata Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Herbert Siagian, dalam acara puncak Tech to Empower Summit di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Herbert menjelaskan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sudah memulai upaya pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas sejak 2022. Di samping itu, KemenKopUKM telah membuka peluang kolaborasi dengan British Embassy Jakarta, Alunjiva Indonesia, dan pihak terkait lainnya untuk membangun ekosistem usaha inklusif bagi para penyandang disabilitas.

Herbert berharap para penyandang disabilitas yang memiliki usaha baik skala mikro hingga menengah agar mengoptimalkan penggunaan media digital dalam pengembangan dan pemasaran produknya.

Dengan memanfaatkan teknologi digital yang diintegrasikan terhadap infrastruktur maupun regulasi usaha, diharapkan produk UMKM hasil karya dari penyandang disabilitas dapat lebih dikenal oleh masyarakat secara lebih luas.

“Saya mengajak seluruh penyandang disabilitas untuk terus meningkatkan nilai diri dan semangat dalam berkarya. Begitu juga kepada pelaku usaha, generasi milenial, dan masyarakat umum agar meningkatkan kolaborasi dalam menciptakan lapangan kerja dan selalu siap beradaptasi,” ujar Herbert.

Di tempat yang sama, Co-Founder Alunjiva Indonesia Fany Efrita mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak mulai dari swasta atau BUMN, pemerintah, akademisi, masyarakat atau komunitas dan media.

“Kami berkolaborasi dengan British Embasy, untuk mendukung penciptaan kesetaraan melalui program Tech to Empower Summit. Melalui program ini kami juga mengembangkan panduan penerapan ekosistem inklusif bagi perusahaan dan panduan menjadi enterpreneur inklusif,” tutur Fany. (DIN/SL)