Jakarta, Hotfokus.com

Pemerintah sepertinya mulai ketar-ketir melihat perekonomian dihantui ketidakpastian. Sebab disisi lain, pertumbuhan ekonomi harus terus dijaga.

Dalam keterangan persnya, Selasa (7/11/2023), Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengaku pertumbuhan ekonomi saat ini terus menerus dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Selain dinamika pasar keuangan global hingga tensi geopolitik di Palestina dan kenaikan harga pangan akibat El Nino, yang semuanya berdampak terhadap perekonomian dunia hingga mengimbas ke Indonesia.

“Ini adalah situasi yang kita terus waspadai. Kita terus akan meningkatkan terutama beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat paling bawah, 40% terbawah,” jelas menteri.

Harga beras meningkat cukup tajam dalam 6 bulan terakhir. Ini menyebabkan volatile inflation yang berasal dari food menjadi salah satu kontributor terbesar.

Untuk menangani kenaikan harga beras ini, Ani panggilan akrab menteri keuangan, mengaku bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk memastikan suplai atau pasokan beras terjaga sampai musim tanam dan panen yang akan datang.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebanyak 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan dengan total anggaran Rp7,52 triliun.

“Untuk (penanganan) yang lain, kita juga melihat untuk mengakselerasi kredit usaha rakyat (KUR). “Pak Menko bersama saya dan beberapa menteri memonitor bahwa KUR kita ini penyalurannya tahun ini agak melemah,” tandasnya.

Ini karena ada beberapa perubahan dari sisi kebijakan, sehingga pihaknya meminta perbankan untuk mengakselerasi penyaluran kredit usaha rakyat ini.
“Hingga September tahun ini penyaluran KUR baru terealisasi Rp107 triliun, dari target Rp297 triliun. Karenanya, pemerintah akan mengakselerasi penyaluran KUR dalam 3 bulan terakhir ini.

Pemerintah juga memberi dukungan bagi rumah komersial dengan memberi PPN DTP terhadap harga rumah sampai Rp2 miliar. Selain itu, terdapat dukungan Bantuan Biaya Administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp4 juta per rumah hingga Desember 2024. Termasuk juga dukungan rumah masyarakat miskin sebesar Rp20 juta per rumah melalui program Rumah Sejahtera Terpadu yang dilakukan Kemensos.

“Nah paket kebijakan ini kita berharap tentu akan memberikan dampak dorongan kepada perekonomian kita,” kata menteri.  (bi)