Jakarta, Hotfokus.com

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Pemerintah Jepang berkomitmen untuk memperluas kemitraan UMKM dan ekonomi antar kedua negara.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KemenKopUKM dengan Organization for Small and Medium Enterprise and Regional Innovation (SMRJ) Jepang.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menjelaskan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya dengan dilakukan pembaharuan lingkup kerja sama kedua negara agar program ke depan yang lebih fokus dalam mendukung pengembangan beberapa sektor termasuk UMKM. Di antaranya melingkupi pengembangan start-up, perluasan kemitraan rantai pasok, dan promosi produk UMKM ke pasar global.

“Saya berharap melalui MoU dan pertemuan ini, akan lebih banyak lagi kemitraan usaha dapat dilakukan antara UMKM Indonesia dengan pelaku usaha di Jepang. Khususnya dalam promosi produk UMKM di pasar global, kemitraan rantai pasok, dan pengembangan start-up,” ucap Teten dalam keterangannya saat penandatangan MoU dengan SMRJ sekaligus CEO Business Meeting, Selasa (1/8/2023).

Teten dalam kunjungan kerjanya ke Jepang bersama 30 pelaku UMKM Indonesia yang telah terkurasi, terseleksi dan telah menjalankan bisnisnya di berbagai sektor, seperti otomotif, kesehatan, pangan, perikanan dan sebagainya. Dalam lawatannya Teten juga menggelar pertemuan dengan Japan Finance Corporation (JFC) Ōtemachi, Kota Chiyoda, Tokyo, Senin (31/7).

Teten berterima kasih atas pertemuan tersebut dan ia yakin, baik di Indonesia maupun Jepang, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional bagi kedua negara. Termasuk dalam menyediakan lapangan kerja, mendorong inovasi, teknologi, dan pertumbuhan yang inklusif.

“Pascapandemi COVID-19, kita terus mendorong UMKM untuk bertransformasi, agar ke depan UMKM lebih punya daya tahan, lebih adaptif, lebih produktif, dan lebih berkelanjutan,” ucapnya.

Tercatat pada Desember 2022, kredit UMKM di Indonesia tumbuh 9,95 persen year on year (yoy). Rasio kredit perbankan untuk UMKM juga naik, dari sebelumnya hanya 20 persen menjadi 21,41 persen. Bahkan, Presiden Jokowi menargetkan naik menjadi lebih dari 30 persen pada 2024.

Namun, terlepas dari perkembangan tersebut, survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan, sebanyak 69,5 persen UMKM saat ini belum memiliki akses terhadap fasilitas kredit.

“Kita berkepentingan mendorong skema pembiayaan yang lebih inklusif agar kredit perbankan untuk UMKM semakin besar, sejalan dengan semakin mudah dan murahnya pembiayaan tersebut bagi UMKM,” kata Teten.

Teten menekankan, pertemuan dengan JFC menjadi penting bagi Indonesia dan Jepang. Ia pun mengungkap beberapa hal terkait pertemuan tersebut. Pertama, sharing session untuk mengidentifikasi langkah-langkah inovatif dan pragmatis guna mendukung kemudahan pembiayaan dan pengembangan UMKM.

Kedua, menjajaki peluang kerja sama, pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan inisiatif peningkatan kapasitas UMKM. Ketiga, peluang pendanaan start-up Indonesia. “Terakhir atau keempat, peluang investasi B2B (Business to Business) dari perusahaan Jepang yang terhubung dengan UMKM Indonesia,” ucapnya. (DIN/SL)