Jakarta, Hotfokus.com

Wacana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengubah skema tarif pengguna Kereta Commuter (KRL) dinilai limbung. Rencana untuk membedakan tarif KRL antara csi kaya” dan “si miskin” dimunculkan demi alasan agar subsidi tepat sasaran.

Menaggapi hal itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan ide perubahan skema tarif KRL menjadi salah satu hal yang absurd. Bahkan rencana ini tidak sinkron dengan upaya pemerintah menggencarkan moda transportasi massal untuk mengatasi kemacaten di Ibu Kota.

“Subsidi untuk angkutan umum, apalagi angkutan umum masal seperti KRL itu subsidi yang paling tepat sasaran. Jadi wacana pembedaan tarif KRL atas dasar status sosial ekonomi penumpang KRL adalah ide yang absurd,” ujar Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangannya kepada media, Kamis (29/12/2022).

Dia membandingkan rencana perubahan skema tarif KRL dengan rencana pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Menurutnya ide subsidi bagi pembelian kendaraan listrik jauh lebih tidak tepat sasaran. Sebab pasti pembeli mobil listrik adalah berasal dari keluarga mampu.

“Seharusnya Kemenhub berterima kasih pd masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan mobilnya dan kemudian memilih menggunakan KRL, Trans Jakarta, dan angkutan umum lainnya. Sebab mereka telah berkontribusi mengurangi kemacetan, polusi dan bahkan mengurangi subsidi bbm itu sendiri,” pungkas dia. (DIN/SL)