Bekasi, Hotfokus.com

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Uryan Riana mengaku sangat kecewa dan miris dengan proyek pembangunan toilet di 448 Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bekasi senilai Rp 98 miliar atau sekitar Rp 196,8 juta per unit. Pasalnya, kondisi bangunannya sangat tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan.

“Kita dikagetkan dengan berita yang luar biasa sangat viral, bahkan dibahas berulang-ulang dan cukup lama. Tapi saya pikir wajar masyarakat ramai membicarakan hal ini, karena  dengan anggaran sebesar Rp 196,8 juta itu tampilan toilet tersebut harus mewah. Tidak seperti bangunan toilet yang viral beberapa hari lalu,” kata Uryan saat dihubungi wartawan lewat telepon genggamnya, Kamis (17/12/2020).

Menurut dia, sebenarnya program yang dibuat Dinas PUPR ini bertujuan baik agar sekolah-sekolah SD yang ada di Kabupaten Bekasi memiliki toilet terutama menyambut new normal pandemi Covid-19 ini dibutuhkan toilet-toilet yang bagus, nyaman dan bersih, di dalam bangunan yang juga harus rapih.

“Memang dalam menyambut new normal pandemi Covid-19 ini semuanya harus bersih dan sehat. Namun yang terlihat sekarang ini sangat miris, sebab toilet yang dibangun dengan anggaran jumbo bahkan lebih besar dari harga sebuat unit rumah sederhana (RS) ini sangat tidak layak dihargai hingga Rp 196,8 juta,” ketusnya.

“Jika dibandingkan dengan rumah sederhana yang terdiri dari ruang tamu, dua kamar, dapur dan kamar mandi plus harga tanah yang hanya berkisar di angka Rp 148 juta per unit maka biaya toilet itu sangat mahal. Padahal toilet tersebut dibangun di atas tanah milik sekolah sehingga tidak perlu membeli tanah lagi,” tambah anggota Fraksi PKS ini.

Ia bahkan mempertanyakan kinerja konsultan proyek yang bisa memunculkan angka seperti itu, karena menurut dia unsur materialnya tidak menunjukan angka anggaran sebesar itu. “Yang saya sayangkan adalah konsultan yang merencanakannya. Masa uang sebanyak itu hanya untuk membangun toilet sebesar itu. Padahal unsur materialnya pasti tidak menunjukan angka anggaran segitu,” ketusnya.

“Jika dibreakdown menjadi Rencana Anggaran Belanja (RAB), maka bagaimana cara konsultan itu menghitungnya, lalu pengawasnya juga mengawasinya seperti apa. Timbul juga pertanyaan, kontraktornya mengacu kepada RAB yang mana?” Tanya Uryan.

Ia berjanji saat rapat kerja dengan Dinas PUPR, dirinya akan dengan keras menyampaikan hal ini. “Makanya nanti pada saat rapat kerja dengan Dinas PUPR saya akan sampaikan sekeras mungkin, jangan sampai mereka membohongi masyarakat dan kami di DPRD yang menganggarkan. Ini sangat disayangkan, mungkin teman-teman di badan anggaran DPRD juga kecolongan,” ketusnya.

Ketika disinggung soal pembahasan anggaran di DPRD, Ia  menjelaskan, bahwa biasanya pihak pemerintah hanya memunculkan anggarannya saja jadi tidak dibahas secara detail engineringnya. “Selain itu RAB-nya juga tidak dibahas secara detail, karena yang kita bahas adalah pagu anggaran yang muncul untuk judulnya saja,” ungkapnya.

Ia mengaku sudah sering menyampaikan kepada pihak Dinas PUPR pada saat rapat kerja agar membuat RAB secara lengkap jika ingin membangun sebuah proyek. Misalnya gambarnya tidak cukup hanya gambar garis-garis saja tapi dibuat gambar detail yang menyerupai aslinya kalau nanti sudah jadi sehingga benar-benar sesuai dengan RAB.

Terkait proses pengawasan, lanjut Uryan, pihaknya akan mendatangi dan melakukan sidak ke sekolah-sekolah yang mendapat bantuan pembangunan toilet tersebut. Tapi sebelumnya akan mengumpulkan data-data dulu di dinas terkait dan meminta konsultan menjelaskan RAB-nya, misalnya detail meterialnya seperti apa juga gambarnya.

“Kita akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk meninjau toilet-toilet mana saja yang tidak sesuai, bahkan masih ada toilet yang belum selesai. Kalaupun sudah ada yang selesai, bangunannya tidak mencerminkan anggaran sebesar itu. Dan saya pikir kondisi ini akan berdampak buruk bagi pembangunan di Kabupaten Bekasi. Sudah RAB-nya tidak sesuai dengan spesifikasi, pembangunannya tidak selesai tepat waktu,” tukasnya.

Ia bahkan menduga ada permainan antara dinas terkait dengan pelaksana pembangunan. Untuk itu, saat rapat kerja dengan dinas PUPR nanti, pihaknya juga akan mengejar kenapa hal ini bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.

“Kabupaten Bekasi ini sangat sering sekali melakukan hal yang tidak berkualitas dan tidak terpuji berkaitan dengan APBD. Makanya semua akan kita gali pada saat rapat dengan Dinas PUPR, jika nanti muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, saya tidak akan mentoleril hal yang sama terulang kembali. Ini harus dibereskan, harus dirapikan,” pungkasnya.

Sementara Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi, Dede Iswandi yang dihubungi terpisah meminta pihak aparat penegak hukum untuk segera menyikapi permasalahan ini.

“Saya kira aparat penegak hukum harus secepatnya menyikapi hal ini. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa kualitas bangunan di kabupaten Bekasi paling buruk dibandingkan daerah lain, padahal analisa harga satuannya paling besar,” kata Dede.

Mantan anggota Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 ini menduga, proyek di tengah bencana Covid-19 ini telah menjadi “bancakan” oknum pejabat Pemerintah Daerah (Pemkab) Kabupaten Bekasi.

“Pembangunan WC, westafel dan tempat wudhu seperti yang diklaim Pemkab tetap tidak logis dan bernilai sangat fantastis. Kunci permasalahan di sini adalah analisa harga satuan barang yang begitu besar ketika menyusun RAB, bahkan terbesar di Jawa Barat, tetapi kualitasnya memble,” demikian Dede Iswandi.(RAL)