Jakarta, Hotfokus.com

Kementerian Koperasi dan UKM fokus untuk mendongkrak perluasan pasar produk-produk UKM sektor riil unggulan, baik di pasar global maupun pasar lokal. Berbagai strategi akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk UKM menghadapi produk impor. Salah satunya adalah menditingy agar pelaku UKM memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal namun harus mampu menciptakan produk yang unggul.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki mengatakan pemerintah siap menjamin penyediaan bahan baku. Bahkan jika bahan baku di dalam negeri sulit dipenuhi, pemerintah menyiapkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Pelaku UKM dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk memastikan bahwa suplai bahan baku tetap ada.

“Produk unggulan tersebut harus menggunakan bahan baku lokal seperti perikanan dan home decor. Contohnya perikanan budidaya dengan komoditas rumput laut, dihasilkan oleh pelaku usaha skala UKM namun memiliki nilai ekspor yang sangat tinggi,” kata Teten Masduki pada Forum Koordinasi Peningkatan Peran KSP/KSPPS dalam Pembiayaan UMKM, Kamis (28/11).

Dia mengatakan produk UKM juga bisa masuk dalam global value chain. Hal itu bisa dicapai melalui kemitraan antara usaha besar dengan UKM, salah satunya masuk melalui trading house. Untuk memperluas akses pasar dalam negeri Teten juga menyampaikan agar belanja pemerintah fokus pada produk UKM.

“Saya menyampaikan hal ini secara khusus pada rapat kabinet agar belanja pemerintah memprioritskan produk UKM. Saya juga meminta kepada Kemenkeu agar pasar dalam negeri dilindungi dari produk impor,” pungkasnya.

KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi sampai dengan November 2019 terdapat 20.852 unit KSP/KSPPS atau 15,09% dan 51.081 Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi atau 38,98% dari jumlah koperasi nasional (138.140 unit), serta diantaranya 4.648 KSPPS/USPPS Koperasi.

Sementara itu Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Sutyowati, dalam acara tersebut mengatakan pembiayaan UMi (ultra mikro) melalui KSP/KSPPS bersinergi dengan PIP/BLU Kementerian Keuangan dan PT. BAV sebagai penyalur ultra mikro. Realisasi pembiayaan UMi sampai November 2019, 36 unit melalui KSP/USP dan KSPPS/USPPS Koperasi, di 10 Provinsi/DI dengan nilai Rp 1,1 triliun dan disalurkan kepada 315.690 anggota.

Sementara itu, realisasi pendayagunaan wakaf uang melalui KSPPS/USPPS Koperasi sampai dengan November 2019 sebanyak 154 KSPPS/USPPS Koperasi (sebagai nazhir wakaf) di 11 Provinsi/DI dengan nilai penghimpunan Rp28,5 miliar.

“Berdasarkan monitoring dan evaluasi kami ditetapkan ada 3 KSPPS yang mampu mengelola dana wakaf terbesar. Mereka berhak mendapatkan penghargaan karena kiprahnya tersebut,”ujar Yuana. (DIN/rif)