Jakarta, hotfokus.com

Dewan Pengupahan menyambut positif wacana revisi PP 78/2015 tentang pengupahan yang digaungkan Presiden Joko Widodo saat menemui perwakilan serikay buruh pada awal April lalu.

Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang berharap, jika PP 78/2015 ini direvisi benar-benar dapat menjawab tantangan dan permasalahan karena upah.

“Ini merupakan kesepakatan antara pak presiden ketika menerima perwakilan serikat buruh beberapa waktu yg lalu. Kita dari pelaku usaha menyambut baik wacana ini. Pertama, ini merupakan Kebutuhan kedua belah pihak antara pengusaha dan juga pekerja,” tutur Sarman ketika ditemui, Selasa (30/04).

Menurut dia, wacana ini jangnlah di politisir atau jangan berpihak ke pengusaha maupun kepada pekerja, karena ini adalah merupakan kebutuhan bersama yang diharapkan betul-betul mampu memberikan jaminan, jaminan ketenangan kepastian bagi pengusaha maupun bagi pekerja, karena kalau Dewan Pengupahan memandang dalam menentukan upah sebelum ada PP 78 itu kan sangat alot.

“ada survei setelah kita melakukan perhitungan KHL, setelah itu baru kita menyetorkan UMP. Nah disini terjadi negosiasi2 yang alot  bahkan di sana ada unsur politik,” jelas dia.(SA)