JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, mobilisasi sejumlah pasukan Brimob ke Jakarta, tidak usah diributkan.

Menurut mantan Panglima itu, mobilisasi Brimob dapat dipastikan untuk menjamin ketenteraman masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban.

Dijelaskan, kebijakan memindahkan pasukan Kepolisian berada di tangan Polri. Hal itu pasti dilakukan berdasarkan analisa keamanan serta kerawanan daerah yang membutuhkan perkuatan keamanan.

“Untuk apa? Membuat masyarakat tentram, membuat masyarakat juga tidak kuatir terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat,” papar Wiranto kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4) siang.

Sebelumnya Wiranto mengatakan, persaingan dalam Pemilu 2019 telah selesai. Dia berharap semua pihak bergandengan kembali. Menurut Wiranto, Pemilu tidak boleh menimbulkan gangguan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bagaimana kita telah membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang cukup panjang, jangan gara-gara Pemilu kemudian terjadi sesuatu yang kita tidak aman, jangan sampai terjadi itu,” katanya.

Saat ini, lanjut Wiranto, Polri serta TNI dan seluruh unsur pengamanan telah dipersiapkan untuk berjaga-jaga dari aneka kemungkinan yang dapat mengganggu keamanan nasional.

Wiranto juga mengingatkan, perselisihan hasil Pemilu perlu diselesaikan melalui wadah-wadah yang telah disediakan. Dia mencontohkan, pemerintah telah menyiapkan DKPP untuk menangani sengketa tentang pelanggaran etika, pelanggaran di daerah disediakan Gakumdu, sengketa hasil penghitungan ditangani Mahkamah Konstitusi, sedangkan kecurangan Pemilu di semua strata ditangani Bawaslu maupun Panwaslih.

“Jadi untuk menyelesaikan hal yang dianggap tidak wajar, jangan diselesaikan sendiri, itu namanya melanggar hukum, ini negara hukum Indonesia, kan begitu. Ini yang harus dijaga bersama-sama dan masyarakat tidak perlu takut tidak perlu khawatir,” tegas Menko Polhukam itu.

Dalam negara hukum, lanjut Wiranto, setiap pelanggaran beresiko sanksi hukum. Dalam negara hukum pula, kebebasan mengenal batasan. Tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya.

“Yang membatasi adalah hukum, konstitusi, Undang Undang, dan di sana sudah menunggu aparat penegak hukum. Percayakan kepada mereka-mereka itu,” tandas Wiranto. (kn/acb)