Jakarta, hotfokus.com

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengingatkan calon pekerja tak tergiur terhadap tawaran pekerjaan tertentu di Kamboja.

“Kamboja bukan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia,” tegasnya, usai acara 1 Tahun Pemberdayaan Masyarakat yang digelar Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, seperti dilansir Selasa (28/10/2025).

Karenanya, Mukhtarudin memastikan pekerja asal Indonesia yang saat ini berada di Kamboja berangkat melalui jalur non-prosedural.

Banyak di antaranya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus tawaran pekerjaan tertentu, seperti kerja di IT atau marketing digital. Namun sesampainya di lokasi justru dipaksa bekerja sebagai online scam. “Ini murni penipuan. Mereka berangkat bukan lewat perusahaan yang resmi,” tandasnya.

Menurut menteri, penempatan pekerja ke luar negeri harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu aspek regulasi dan jaminan sosial yang jelas, perlindungan hukum bagi pekerja migran, dan adanya perjanjian kerja sama (MoU) antarnegara.

“Kalau tidak ada MoU, tak ada jaminan perlindungan, tidak mungkin kita tempatkan orang ke sana. Kita hanya bisa menempatkan pekerja di negara yang aman dan punya perlindungan sosial yang baik,” katanya.

Kendati demikian, Mukhtarudin menegaskan negara tetap hadir untuk melindungi setiap warga negara yang mengalami masalah di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun non-prosedural.

“Begitu ada masalah, negara tetap hadir. Kami bersama KBRI di Kamboja terus berkoordinasi untuk memfasilitasi pemulangan warga negara kita,” kata menteri. (bi)