Jakarta, hotfokus.com

Upaya perbankan menyalurkan kredit baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersendat akibat belum optimalnya program Hapus Tagih Kredit. Dari target 1 juta debitur, hanya sekitar 67 ribu UMKM yang berhasil mendapatkan penghapusan tagihan.

Program ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit atau Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, serta UMKM Lainnya. Namun, pelaksanaannya belum berjalan lancar karena mekanisme yang rumit. Sebelum penghapusan dilakukan, bank wajib melalui dua tahap, yakni penagihan maksimal dan restrukturisasi kredit.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, kondisi tersebut membuat perbankan tidak leluasa menyalurkan kredit baru. “Dalam prosesnya, restrukturisasi itu sulit dilakukan karena biaya restrukturisasi justru lebih besar dari nilai utangnya sendiri, jadi tidak make sense,” ujarnya saat diskusi dengan awak media beberapa waktu lalu.

Kendala ini menyebabkan piutang macet menumpuk dan menghambat likuiditas kredit baru bagi sektor UMKM. Meski demikian, Maman melihat peluang baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Aturan tersebut memungkinkan penghapusan tagihan tanpa perlu melalui proses restrukturisasi bagi usaha mikro dan kecil.

“Kita bisa pakai dasar hukum itu, tetapi harus ada persetujuan dari Badan Pengaturan (BP) BUMN dan BPI Danantara,” jelasnya.

Maman menambahkan, implementasi kebijakan ini masih menunggu mekanisme teknis dari lembaga terkait. Ia berharap sinergi antar instansi dapat mempercepat pelaksanaannya agar pelaku UMKM yang terdampak kredit macet bisa segera mendapatkan ruang napas untuk kembali tumbuh. (DIN/GIT)

Meta Deskripsi:
Program Hapus Tagih Kredit belum berjalan optimal, baru 67 ribu dari target 1 juta debitur UMKM yang dapat penghapusan tagihan. Menteri Maman Abdurrahman dorong percepatan agar kredit UMKM kembali lancar.