Jakarta, Hotfokus.com

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan setelah sejumlah insiden keracunan massal terjadi. Meski dirancang untuk meningkatkan gizi anak dan mendorong ekonomi lokal, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan ketat dan evaluasi berkelanjutan.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa program ini memang baik, namun masih perlu penyempurnaan agar insiden keracunan dan praktik culas bisa dihindari. “Penyempurnaan harus dilakukan terus-menerus. Masih ada waktu untuk memperbaiki sistem, mengevaluasi tata kelola, dan menyesuaikan hal-hal relevan lainnya,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

Salah satu isu yang muncul adalah istilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. Maman menekankan bahwa dugaan tersebut merupakan kekeliruan. Menurutnya, dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) dikenal mekanisme “roll back”. Dari temuan, sekitar lima ribu SPPG terdaftar namun belum membangun atau memulai kegiatan, sehingga akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. “Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” tegasnya.

Maman juga menyoroti persoalan kemampuan finansial pengelola. Ia mengungkap, banyak pengusaha yang menerima titik SPPG tetapi tidak memiliki modal untuk membangun dapur umum. Situasi ini menegaskan pentingnya evaluasi sebelum memberikan izin operasional. “Pertama, BGN menentukan titik beserta sekolah yang akan dilayani. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapa pun mengelola dapur umum melebihi kapasitas,” jelasnya.

Dari sini, terlihat bahwa program MBG tetap memiliki potensi positif, asalkan tata kelola, pengawasan, dan regulasi diperkuat. Langkah konkret meliputi evaluasi lokasi, kemampuan pengelola, serta transparansi proses distribusi gizi kepada anak-anak. Pemerintah berharap dengan penyempurnaan ini, MBG bisa berjalan efektif, aman, dan benar-benar mendorong perbaikan gizi masyarakat. (DIN/GIT)