Jakarta, hotfokus.com

Setelah menggelontorkan uang Rp200 triliun pada bank pelat merah, pemerintah kembali mengeluarkan jurus jitu berupa stimulus ekonomi jilid dua. Langkah ini untuk mendongkrak pertumbuhan dan mempercepat penyerapan lapangan kerja.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan paket kebijakan ini terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program diantaranya dilanjutkan di 2026 serta lima program yang fokus untuk mendukung penyerapan tenaga kerja.

Dari delapan program akselerasi pembangunan, pemerintah memberi uang saku pada 20 ribu peserta magang lulusan perguruan tinggi atau setara upah minimum selama enam bulan dengan alokasi anggaran Rp198 miliar.

Bukan hanya itu, pemerintah juga memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target penerima manfaat 552 ribu pekerja dengan anggaran sebesar Rp120 miliar.

Ada pula program bantuan pangan 10 Kg beras yang akan disalurkan untuk dua bulan yakni Oktober dan November dengan anggaran Rp7 triliun, serta subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online, supir, kurir dengan target penerima manfaat 731.361 orang.

Kebijakan lainnya menurunkan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate plus 5 persen menjadi BI Rate plus 3 persen, mempercepat integrasi sistem Kementerian/Lembaga dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan OSS, serta menyiapkan pilot project ekonomi digital (gig economy) di sejumlah kota besar, salah satunya adalah Jakarta.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap pentingnya Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi yang telah dibentuk untuk mengakselerasi program prioritas Presiden Prabowo.

“Untuk Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program utama pemerintah,” katanya dalam keterangannya Senin (15/9/2025).

Karena itu, pihaknya terbuka menerima pengaduan dari dunia usaha, sehingga hambatan yang dialami sektor swasta dapat dihilangkan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. (bi)