Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan serta mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah. Anggaran tersebut diredistribusikan melalui anggaran belanja kementerian/lembaga dan transfer daerah.

“APBN melalui belanja K/L dan TKDD menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, saat rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, Selasa (2/9/2025).

Dijelaskan, besaran alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga dan transfer daerah per kapita antarwilayah bervariasi, sesuai karakteristik, tantangan dan potensi daerah tersebut.

Seperti di Sumatera memperoleh Rp6,5 juta/kapita, Kalimantan Rp8,5 juta/kapita, Sulawesi Rp7,3 juta/kapita, Jawa Rp5,1 juta/kapita, Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta/kapita, dan Maluku–Papua Rp12,5 juta/kapita.

Menurut menteri, alokasi anggaran tersebut buat mendukung program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Untuk transfer keuangan daerah untuk 2026 disiapkan Rp650 triliun. Anggaran tersebut untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional, hingga pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas dan pelayanan publik lainnya.

Dana tersebut meliputi Dana Bagi Hasil Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Umum Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp155,1 triliun, Dana Otsus Rp13,1 triliun, Dais DIY Rp0,5 triliun, Dana Desa Rp60,6 triliun serta insentif fiskal Rp1,8 triliun.

Kebijakan dana transfer keuangan daerah ini untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah. Anggaran ini diharapkan dapat mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif bagi pembangunan di daerah. (bi)