Serang, hotfokus.com

Memberantas calo dalam rekrutmen tenaga kerja harus melibatkan melibatkan semua pihak. Karenanya harus ada gerakan kolektif bersama.

“Kebijakan atau surat edaran (SE) saja tak cukup menghentikan praktik percaloan,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, saat acara bertajuk Membangun Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan di Kawasan Industri Cikande, Serang, Banten, Selasa (8/7/2025).

Menteri menegaskan harus ada langkah konkret. Diperlukan sinergi semua pihak kepentingan. Selain antara pusat dan daerah, juga aparat penegak hukum, pelaku usaha hingga tokoh masyarakat.

Menurut menteri, gerakan kolektif ini merupakan titik awal dari reformasi menyeluruh di sektor ketenagakerjaan, termasuk penguatan norma kerja, implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pembinaan hubungan industrial yang sehat.

Pada kesempatan tersebut, menteri meminta pelaku usaha dan masyarakat untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dan transparan.

Karenanya informasi lowongan kerja tak boleh lagi disalurkan melalui pihak ketiga yang tidak resmi, tapi melalui kanal resmi milik Kemnaker, yaitu platform SiapKerja.

“Informasi lowongan kerja harus disampaikan secara langsung dan terbuka. Gunakan platform SiapKerja milik Kemnaker. Inilah ekosistem yang kita bangun bersama,” jelasnya.

Yassierli juga berharap setiap kawasan industri dapat memiliki sekolah binaan untuk mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan siap pakai.

Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Fahrurozi, menambahkan bahwa praktik percaloan tidak hanya merugikan pencari kerja, tapi juga mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam proses rekrutmen.

Karenanya, Kemnaker mendorong semua pihak menegakkan mekanisme rekrutmen yang bersih, adil dan bebas dari pungutan liar (pungli). (bi)