Jakarta, hotfokus.com

.
Kementerian Investasi/Hilirisasi terus melakukan langkah strategis demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Salah satu upaya krusial yakni merevisi tiga regulasi pelaksana dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Wakil Menteri Investasi/Hilirisasi Todotua Pasaribu mengungkap, revisi meliputi Peraturan BKPM Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2021 yang mengatur sistem OSS berbasis risiko, pedoman pelayanan perizinan, serta tata cara pengawasan. Reformasi ini diharapkan memacu realisasi investasi, sekaligus mendongkrak target ekonomi nasional.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Ini memang ambisius, tapi realistis jika kita bekerja keras,” ujarnya dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Investasi, Kamis (3/7/2025).

Ia menyebut, capaian investasi periode 10 tahun sebelumnya mencapai Rp9.900 triliun. Namun, untuk mengejar target ekonomi 8%, pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp13.000 triliun hanya dalam lima tahun ke depan.

Target investasi tahun ini juga naik menjadi Rp1.900 triliun, dari Rp1.700 triliun pada 2024. Realisasi investasi di kuartal I-2025 telah menyentuh Rp465 triliun, sementara kuartal II diproyeksikan tetap aman. Namun, Todotua mengakui tantangan besar menanti di kuartal III dan IV, terutama persoalan perizinan yang sering menghambat investasi.

“Tahun 2024 saja ada unrealisasi investasi sekitar Rp1.500 sampai Rp2.000 triliun. Penyebabnya klasik: masalah perizinan, iklim investasi yang belum kondusif, dan kebijakan tumpang tindih,” jelasnya.

Sebagai solusi, Kementerian Investasi di bawah Menteri Rosan Roeslani berkomitmen melakukan reformasi menyeluruh. Salah satu terobosan yakni mendorong integrasi industri keuangan ke dalam sistem OSS. Saat ini, sekitar 1.700 izin melibatkan 17 kementerian/lembaga, namun sektor keuangan masih terpisah dari OSS.

“Kami sudah bertemu Ketua OJK. Responnya positif. Dalam 1-2 minggu ke depan, kami targetkan kesepakatan agar industri keuangan masuk OSS,” tegas Todotua.

Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan transparansi, memudahkan perizinan, dan mempercepat realisasi investasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (*