Jakarta, hotfokus.com

Ditengah tantangan global yang semakin kompleks, kebijakan ekonomi dan fiskal 2026 diarahkan buat memperkuat ketahanan nasional dan percepatan transformasi ekonomi.

“Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional,” kata menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, saat Rapat Paripurna DPR dengan Agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, Selasa (1/7/2025).

Karenanya, menteri menegaskan pembangunan ekonomi tak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Intervensi negara diperlukan secara proporsional, terutama untuk mengoreksi kegagalan pasar dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

“Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many. Kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” jelasnya.

Dengan pendekatan tersebut, bendahara negara ini menegaskan pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan meningkatkan kesejahteraan dapat makin merata.

Menurut menteri, RAPBN 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada delapan agenda prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Karena itu, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable. “Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran tahun 2026,” kata menkeu. (bi)