Jakarta, Hotfokus.com

Urusan tanah sering jadi batu sandungan bagi pengusaha yang ingin mengembangkan bisnis. Tapi kini, Badan Bank Tanah hadir membawa angin segar. Lembaga ini resmi membuka peluang kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia demi menjamin lahan usaha yang bersih dari konflik dan legal secara hukum.

Audiensi yang digelar di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (24/6/2025), mempertemukan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie. Keduanya sepakat untuk menjalin sinergi yang bisa mendorong dunia usaha, khususnya dalam program prioritas pemerintah seperti rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan makan bergizi gratis (MBG).

“Ini momen yang sangat positif. Banyak pengusaha butuh lahan, dan kami siap hadir untuk memastikan tanah yang tersedia itu aman, sah, dan bisa langsung digunakan,” tegas Parman.

Tak tanggung-tanggung, Badan Bank Tanah menjanjikan lahan yang diberikan kepada pengusaha sudah berstatus clean and clear alias bebas masalah. “Salah satu problem besar di negeri ini adalah pembebasan lahan. Di sinilah peran kami: menjaga legalitas tanah secara fisik dan yuridis, bahkan sampai ke ranah pengadilan,” lanjut Parman.

Sementara itu, Anindya menyambut hangat rencana kolaborasi ini. Ia mengatakan program Kadin, seperti rumah murah dan MBG, bisa dikolaborasikan dengan aset Badan Bank Tanah. “Ini sejalan banget. Kami siap berkolaborasi untuk mendukung program strategis pemerintah,” ujar Anindya.

Ia juga memuji langkah pemerintah melalui skema tanah nol rupiah untuk kepentingan sosial. “Ini terobosan keren. Dunia usaha pasti semangat bermitra dengan pemerintah yang progresif dan berpihak pada keadilan sosial,” tambahnya.

Perlu diketahui, saat ini Badan Bank Tanah mengelola lebih dari 33.000 hektare lahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Aset itu sudah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan nasional, mulai dari pembangunan bandara VVIP IKN, jalan tol, perumahan MBR di Kendal dan Brebes, hingga program reforma agraria di Kalimantan Timur.

Tak hanya itu, lahan-lahan tersebut juga terbuka untuk dimanfaatkan oleh badan hukum swasta—baik skala mikro maupun makro.

Dengan adanya kolaborasi ini, pengusaha di Indonesia bisa lebih tenang. Tak ada lagi drama soal status lahan—yang ada tinggal eksekusi bisnis! (SA/GIT)