Jakarta, hottfokus.com

Di tengah gegap gempita dukungan untuk usaha mikro dan kecil, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) angkat suara. Mereka menilai pemerintah terkesan terlalu fokus pada sektor bawah, sementara pengusaha kelas menengah ke atas seperti dianaktirikan.

Ketua Umum HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menyampaikan keresahannya saat Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Jakarta, Selasa (10/6/2025). Menurutnya, pelaku usaha menengah kerap kesulitan dalam hal perizinan hingga beban pajak yang semakin berat—berbanding terbalik dengan berbagai insentif yang dinikmati sektor mikro dan kecil seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), izin edar, hingga sertifikasi halal.

“Selama ini pemerintah hanya berpihak pada UMKM, padahal pengusaha menengah juga butuh afirmatif action agar bisa naik kelas,” tegas Akbar.

HIPMI menyebut dirinya punya andil besar dalam mendorong rasio kewirausahaan nasional yang ditargetkan tembus 3,60 persen di 2029, naik dari posisi saat ini yang baru mencapai 3,1 persen. Ini jadi alasan kuat mengapa sektor menengah ke atas juga perlu difasilitasi agar pertumbuhan bisa berjalan merata.

“Kami ingin semua pengusaha tumbuh bersama, jangan sampai yang sudah di tengah justru kesulitan naik ke atas,” sambungnya.

Menanggapi hal ini, Menteri UMKM Maman Abdurahman menepis anggapan bahwa pemerintah pilih kasih. Ia memastikan bahwa pemerintah punya perhatian yang setara untuk semua level usaha—dari mikro hingga besar.

“Kita siap kolaborasi dengan HIPMI untuk kejar target ekonomi nasional. Nggak ada yang dianakemaskan,” ujar Maman.

Pemerintah juga punya strategi khusus untuk mendukung pertumbuhan usaha menengah ke atas, termasuk pembiayaan murah dan akses pasar yang lebih luas. Maman menegaskan Kementerian UMKM akan terus hadir jadi jembatan antara pelaku usaha dan kebijakan negara.

“Kami ingin semua pelaku usaha, dari mikro hingga menengah, bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri,” tutupnya. (DIN/GIT)