Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah tengah tancap gas membentuk koperasi desa resmi lewat program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa penerbitan badan hukum koperasi akan dipercepat dengan membentuk posko bersama di seluruh daerah.

Langkah ini bakal melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga notaris dan kantor wilayah hukum, demi mempercepat proses legalisasi di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Harapannya, berbagai hambatan di lapangan bisa langsung ditangani.

“Dengan posko ini, setiap hari bisa disahkan 2.000 hingga 2.500 koperasi. Targetnya, semua 80 ribu koperasi desa bisa sah secara hukum di akhir Juni 2025,” ujar Ferry, Rabu (4/6/2025).

Hingga kini, koperasi yang sudah resmi berbadan hukum mencapai 17.659 unit, sedangkan yang telah dibentuk melalui musyawarah desa khusus (musdesus) berjumlah 78.719 unit.

Wamenkumham Eddy O.S. Hiariej menambahkan bahwa masih banyak kendala teknis yang memperlambat proses, seperti dokumen musdesus yang belum diserahkan ke notaris, sehingga akta pendirian koperasi tak kunjung terbit.

“Dari hasil pengecekan, banyak berkas yang belum masuk ke notaris, jadi proses penerbitan badan hukumnya tertunda,” ungkap Eddy.

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia punya koperasi yang legal, aktif, dan berdaya saing. Koperasi bukan sekadar formalitas, tapi motor penggerak ekonomi rakyat dari desa. (DIN/GIT)